Berita

Reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempa 7,8 magnitudo di Turki pada Senin, 6 Februari 2023/Net

Politik

Andi Arief Kritik Keras Sikap Diam Pemerintah dan BNPB Tanggapi Gempa Turki

RABU, 08 FEBRUARI 2023 | 10:47 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bencana gempa bumi yang menimpa Turki hingga mengakibatkan lebih dari 7 ribu korban jiwa meninggal sudah seharusnya menjadi perhatian khusus Indonesia.

Namun sayang, beberapa pihak justru melihat pemerintah Indonesia lambat dalam menyikapi bencana yang terjadi pada Senin (6/2) dengan magnitudo 7,8.

Salah satunya disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief. Pemerintah Indonesia, kata dia, sudah seharusnya ikut membantu Turki.


"Pak Jokowi, ada hukum kemanusiaan tak tertulis untuk saling bantu saat ada negara terkena bencana gempa. Tim khusus BNPB kenapa diam soal Turki?" kata Andi Arief yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam era Presiden SBY, dikutip dari akun Twitternya, Rabu (8/2).

Hal senada juga disampaikan mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Menurutnya, Indonesia perlu bergerak cepat membantu Turki sebagaimana saat terjadi bencana alam tsunami di dalam negeri.

"Indonesia masih diam. Padahal saat gempa tsunami, Turki memberikan bantuan cukup besar," kritik Said Didu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah masih menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk Turki.

"Sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan juga oleh Kementerian Sosial," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya