Berita

Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan/Net

Politik

Garuda Indonesia Didesak Akomodir Penggunaan Jilbab bagi Pramugari

SENIN, 06 FEBRUARI 2023 | 01:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

PT Garuda Indonesia didesak segera mengakomodir aturan penggunaan jilbab secara permanen bagi para pramugari.

Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, Minggu (5/2).

Menurut Nasim Khan, jika tidak mengakomodir sama saja Garuda Indonesia tidak menghormati kebebasan agama bagi pemeluk agama yang diakui negara.


Artinya, Garuda Indonesia telah membatasi aktivitas setiap warga negara dalam melakukan peribadatan sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Menurut Nasim, kebebasan dalam beragama merupakan Hak Azasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Ditegaskan Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini, penggunaan jilbab bagi para pramugari Garuda Indonesia saat bekerja dijamin oleh negara.

Lebih lanjut Nasim menjelaskan bahwa tertera detail dalam UUD 1945, tentang sudah memberikan hak kebebasan beragama yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (1 dan 2) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dalam pandangan Sekretaris Jenderal Majelis Pencinta Solawat Nabi Muhammad SAW (Pesona) ini, semua perusahaan di Indonesia, termasuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia harus menjamin tegaknya kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya.

Terlebih, BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir memiliki slogan AKHLAK yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Bahkan, kata Nasim, maskapai penerbangan yang berbasis di Inggris yakni British Airways (BA) juga tak melarang penggunaan Jilbab. Bahkan, maskapai tersebut memberikan pilihan seragam baru bagi para pramugarinya.

"Contoh di luar negeri seperti british air aja muslim boleh berjilbab," kata Nasim

Oleh karena itu, Legislator asal PKB ini meminta Garuda Indonesia segera membuat aturan tertulis mengenai diperbolehkannya awak kabin atau pramugari menggunakan jilbab pada seragam pramugari secara permanen.

"Alangkah bijak jika aturan itu segera dituangkan dalam kebijakan tertulis mengenai diperbolehkannya pramugari memakai jilbab secara permanen. Ini diperlukan agar para pramugari muslim dapat mengenakan jilbab mereka sesuai tuntunan syariat Islam," kata Nasim.

Bagi Nasim, penggunaan Jilbab bagi para pramugari juga tidak akan menganggu aktivitas dan mempengaruhi kinerja.

"Secara keamanan juga aktifitas dengan jilbab lebih maksimal efisien, praktis, aman, nyaman. Tidak mikirin rias muka rambut pakaian dan tentunya para pramugari muslim dapat mengenakan jilbab mereka sesuai tuntunan syariat Islam," pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya