Berita

Perkumpulan Pemuda Keadilan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan/Ist

Politik

Tuntaskan Dugaan Suap Tambang Ilegal, Nyali KPK Jangan Ciut Hanya Karena Dugaan Petinggi Polri Terlibat

KAMIS, 02 FEBRUARI 2023 | 23:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Kedatangan mereka, untuk menyampaikan tuntutan dan desakan agar KPK tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman mengatakan, aksi tersebut berdasarkan kajian mendalam terkait dugaan kasus yang menyeret Komjen Agus Andrianto dalam suap tambang ilegal di Kalimantan Timur.


"KPK tidak boleh tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di negeri ini. Jangan karena Komjen Agus adalah petinggi Polri, lalu KPK abai dan ciut, padahal duduk perkara kasus tersebut sudah sangat terang," ungkap Dendi dalam orasinya, Kamis (2/2).

Dendi juga mengatakan bahwa kerugian negara atas kasus tersebut tidak hanya pada sisi finansial semata tetapi juga pada sisi ekologi dan lingkungan. Terlebih, praktik suap yang terjadi pada isu tambang bukanlah hal yang baru di republik ini.

"Kalau kita mau hitung berapa kerugian negara atas kasus ini, tentu bisa dihitung. Tapi ada kerugian yang tidak bisa dihitung, yaitu kerusakan alam dan lingkungan," katanya.

"Bayangkan untuk kepuasan hasrat pejabat yang korup, lingkungan dan masyarakat sekitar yang jadi korbannya. Maka itu kami mendesak agar KPK segera periksa Komjen Agus," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya