Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Balas Penindasan terhadap Perempuan Afghanistan, AS Batasi Visa untuk Taliban dan Keluarga

KAMIS, 02 FEBRUARI 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru kepada Taliban dengan membatasi visa anggota mereka yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan terhadap hak-hak perempuan di negaranya.

Pernyataan itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Rabu (1/2), dengan mengatakan bahwa seluruh anggota Taliban yang terlibat, bahkan anggota keluarga terdekatnya juga dapat dikenai sanksi baru ini.

“Saya mengambil tindakan hari ini untuk memberlakukan pembatasan visa tambahan terhadap anggota Taliban saat ini atau sebelumnya, anggota kelompok keamanan non-negara, dan individu lain yang diyakini terlibat dalam menindas perempuan dan anak perempuan di Afghanistan melalui kebijakan pembatasan dan kekerasan,” ujar Blinken yang dimuat Anadolu Agency.


Blinken mengatakan, sejauh ini Taliban tidak menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat Afghanistan, khususnya perempuan.

Di bawah kebijakan Taliban, kini lebih dari satu juta perempuan di negaranya terpaksa meninggalkan sekolah, universitas, bahkan pekerjaan mereka, yang semakin membuat perempuan menghilang dari kehidupan publiknya.

“Angka-angka ini hanya akan bertambah seiring berjalannya waktu, memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan yang sudah parah di negara ini,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Blinken menegaskan bahwa AS berkomitmen akan terus berdiri bersama rakyat Afghanistan untuk memperjuangkan kebebasan hak asasi manusia di negara tersebut.

Taliban saat ini tidak bisa lagi mengharapkan rasa hormat dan dukungan dari komunitas internasional sampai mereka dapat lebih dulu menghormati HAM dan kebebasan dasar seluruh warga Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan yang selama ini telah dirampas hak-haknya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya