Berita

Ilustrasi/Net

Global

Balas Penindasan terhadap Perempuan Afghanistan, AS Batasi Visa untuk Taliban dan Keluarga

KAMIS, 02 FEBRUARI 2023 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru kepada Taliban dengan membatasi visa anggota mereka yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan terhadap hak-hak perempuan di negaranya.

Pernyataan itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Rabu (1/2), dengan mengatakan bahwa seluruh anggota Taliban yang terlibat, bahkan anggota keluarga terdekatnya juga dapat dikenai sanksi baru ini.

“Saya mengambil tindakan hari ini untuk memberlakukan pembatasan visa tambahan terhadap anggota Taliban saat ini atau sebelumnya, anggota kelompok keamanan non-negara, dan individu lain yang diyakini terlibat dalam menindas perempuan dan anak perempuan di Afghanistan melalui kebijakan pembatasan dan kekerasan,” ujar Blinken yang dimuat Anadolu Agency.


Blinken mengatakan, sejauh ini Taliban tidak menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat Afghanistan, khususnya perempuan.

Di bawah kebijakan Taliban, kini lebih dari satu juta perempuan di negaranya terpaksa meninggalkan sekolah, universitas, bahkan pekerjaan mereka, yang semakin membuat perempuan menghilang dari kehidupan publiknya.

“Angka-angka ini hanya akan bertambah seiring berjalannya waktu, memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan yang sudah parah di negara ini,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Blinken menegaskan bahwa AS berkomitmen akan terus berdiri bersama rakyat Afghanistan untuk memperjuangkan kebebasan hak asasi manusia di negara tersebut.

Taliban saat ini tidak bisa lagi mengharapkan rasa hormat dan dukungan dari komunitas internasional sampai mereka dapat lebih dulu menghormati HAM dan kebebasan dasar seluruh warga Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan yang selama ini telah dirampas hak-haknya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya