Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Ist

Politik

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

MINGGU, 05 MEI 2024 | 09:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Oposisi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran diperlukan, demi menjaga kualitas demokrasi. Jika tidak ada oposisi, fungsi pemerintahan dengan mudah disalahgunakan.

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, oposisi sangat penting dalam sebuah pemerintahan sistem demokrasi.

"Oposisi itu sangat penting untuk menjaga demokrasi. Kekuasaan itu kalau tidak diawasi, tidak dikontrol, cenderung salah jalan. Yang diawasi saja bisa salah jalan, apalagi tidak," tegas Ujang, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/5).


Dia khawatir, jika tidak ada oposisi yang kuat dalam sebuah pemerintahan, akan terjadi penyimpangan, lantaran tidak adanya check and balances.

"Kekuasaan yang terlalu besar akan cenderung disalahgunakan. Karena itu, oposisi menjadi suatu keniscayaan yang penting di republik ini," katanya.

Menurutnya, pemerintahan akan kuat dengan adanya oposisi yang tangguh dan besar.

"Saya sering katakan, pemerintahan Prabowo-Gibran ini harus kuat dan memiliki oposisi yang tangguh," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya