Berita

Anggota Bawaslu RI, Puadi/Net

Politik

Anies Masif Safari Politik, Bawaslu Tidak Punya Alasan Tindak sebagai Pelanggaran Pemilu

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 21:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari politik jelang Pemilu Serentak 2024 mulai marak di awal tahun ini. Hanya saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tak punya alasan untuk menindaknya sebagai dugaan pelanggaran pemilu.

Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan, pada awal tahun ini tahapan Pemilu serentak 2024 memang telah berlanjut. Tetapi, baru partai politik yang menjadi peserta pemilu.

"Sehingga dalam konteks pemilu, Anies Baswedan belum menjadi subyek hukum," ujar Puadi kepada wartawan pada Rabu (1/2).


Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini menerangkan, Anies Baswedan memang telah diumumkan menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem yang notabene sebagai salah satu peserta Pemilu 2024, namun belum secara resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Sehingga kalau ada kegiatan yang bermuatan kampanye maka secara hukum belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum," demikian Puadi menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya