Berita

Puluhan orangtua siswa dari SDN Pondok Cina 1 berunjuk rasa di depan Gedung Sate/Ist

Nusantara

Tolak Relokasi SDN Pocin 1, Orangtua Siswa Bakal Gugat Pemkot Depok ke PTUN

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 20:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah orangtua siswa SDN Pondok Cina (Pocin) 1 Kota Depok terus berjuang agar anak-anak mereka bisa tetap bersekolah di tempat semula. Mereka tegas menolak rencana relokasi sekolah untuk dijadikan masjid.

Perjuangan itu mereka tunjukkan melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan orangtua siswa dari SDN Pocin 1 di depan Gedung Sate Bandung, Rabu (1/2).

Tim Advokasi SDN Pocin 1, Francine Widjojo, menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berupaya memusnahkan aset sekolah secara sewenang-wenang. Hal itu dilakukan melalui serangkaian tindakan yang telah menyebabkan terlanggarnya hak pendidikan para peserta didik SDN Pocin 1.


"Padahal yang kami ketahui waktu itu Gubernur Jabar menyatakan rencana ini bisa ditunda atau dibatalkan," terang Francine di sela-sela aksi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Tapi sampai saat ini hanya ada penundaan, sedangkan kita ketahui persetujuan alih fungsi ini tidak tepat atau salah," tambahnya.

Atas dasar itu, pihaknya melayangkan surat keberatan administratif kepada Walikota Depok dengan nomor 06/SK.TASDN/I/2023.

Francine menegaskan, alih fungsi lahan tersebut harus dibatalkan. Sehingga tidak ada murid-murid SDN Pocin 1 yang direlokasi.

"Sekolah ini sangat bersejarah sudah beroperasi sejak 1946. Seharusnya ini dipertahankan," jelasnya.

Ia mengaku akan berupaya agar relokasi SDN Pocin 1 tidak terjadi. Salah satunya membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

"Setelah banding adminstrasi, kami akan melakukan upaya PTUN kalau ini tidak ditanggapi pemerintah," tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya