Kabinet Indonesia Maju periode pertama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin/Net
Aspek kinerja dan politik akan menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan kabinet.
Dari sisi kinerja, reshuffle kabinet akan menyasar menteri yang tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Pertimbangan ini dinilai paling kuat sebagai alasan perombakan kabinet jika nantinya benar-benar dilakukan.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Lampung, Bendi Juantara dalam merespons isu perombakan Kabinet Indonesia Maju yang semakin santer terdengar.
Bendi melihat pemerintahan Jokowi-Maruf saat ini memiliki tantangan besar, mulai dari ancaman resesi ekonomi, krisis pangan, hingga energi. Selain itu, masih ada beberapa isu prioritas yang belum diselesaikan jelang berakhirnya masa pemerintahan, mulai dari hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, hingga peningkatan ekonomi hijau.
“Dengan begitu Jokowi butuh menteri yang dapat membantunya menjalankan program kerja yang tepat sasaran,†kata Bendi kepada wartawan, Senin (30/1).
Bendi melanjutkan, dari sisi politik,
reshuffle kabinet menunjukkan sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan visi dan misi di internal koalisi. Ia pun menyoroti salah satu parpol penyumbang menteri di kabinet Jokowi, yakni Nasdem.
“Potensi yang diganti secara politis menyasar menteri-menteri yang tidak lagi sejalan dengan visi misi presiden dan partai koalisi. Seperti tiga menteri dari partai Nasdem, Menkominfo Johnny G Plate, Mentan SYL, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar,†jelas Bendi.
Pandangan Bendi, pos kementerian yang perlu dirombak oleh sosok lebih kompeten adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
“Bagi saya sosok Jery Sambuaga bisa menjadi kandidat yang tepat (menjabat Menkominfo),†singkat Bendi.
