Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Organisasi Internasional, Michele Sison, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, hari Rabu (25/1).
Pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan dukungan pada proposal perdamaian yang disampaikan Kerajaan Maroko untuk menghentikan konflik dengan kelompok Polisario. Dukungan itu disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Organisasi Internasional, Michele Sison, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, di Rabat, hari Rabu (25/1).
Seperti sebelumnya, Michele Sison mengatakan, proposal damai tersebut sebagai solusi yang serius, kredibel dan realistis untuk mengakhiri sengketa Sahara Barat.
Selain itu, dalam pernyataan yang sama, mantan Duta Besar Amerika untuk Haiti itu menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Bourita berfokus pada dukungan AS terhadap upaya utusan khusus Sekjen PBB, Staffan de Mistura, dalam memimpin proses politik di PBB.
“Kami membahas dukungan kuat kami untuk upaya pemeliharaan perdamaian MINURSO dan peran penting mereka dalam menjaga kondisi proses perdamaian yang dipimpin PBB,†ujarnya.
Dalam topik yang sama, Michele Sison juga menegasakan bahwa prioritas AS adalah untuk mendukung proses yang kredibel yang mengarah pada solusi yang adil dan langgeng dan mendapat dukungan komunitas internasional.
AS mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Maroko atas Sahara Barat pada Desember 2020. Pengakuan ini semakin memperkuat hubungan antara kedua negara di berbagai sektor, termasuk perdagangan, kerja sama keamanan, dan lain-lain.
Dalam kunjungannya, Sison juga memuji upaya Raja Mohammed VI dalam mendukung perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara serta di seluruh dunia.
“Kami sangat menghargai peran Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung perdamaian dan keamanan di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan di seluruh dunia,†ujarnya.
Dalam pokok bahasan utama, Sison mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga merupakan kesempatan untuk membahas posisi Maroko di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Di bulan Oktober 2022, Maroko terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang bertugas selama tiga tahun, mulai dari 1 Januari 2023. Ia juga memuji kontribusi Maroko untuk misi penjaga perdamaian PBB di seluruh dunia, seperti MONUSCO dan MINUSCA.
AS bergabung dengan paduan suara negara-negara yang mendukung rencana otonomi Maroko. Pada Oktober 2022, pemerintah Belgia menyatakan dukungannya terhadap Rencana Otonomi Maroko, menganggapnya sebagai "dasar yang baik" untuk mengakhiri perselisihan atas Sahara Barat.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock di bulan Agustus 2022 menegaskan bagwa Jerman menganggap Rencana Otonomi Maroko untuk wilayah Sahara sebagai dasar yang baik untuk solusi bersama atas perselisihan tersebut.
