Berita

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Rabu (25/1)/RMOL

Politik

DPP Pandawa: Mengurangi Kemiskinan Lebih Penting daripada Tambah Masa Jabatan Kepala Desa

KAMIS, 26 JANUARI 2023 | 09:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perpanjangan jabatan kepala desa yang diusulkan menjadi sembilan tahun belum tentu bisa menyelesaikan konflik pilkades yang selama ini terjadi. Apalagi jika perpanjangan masa jabatan berdalih sebagai solusi efektivitas kinerja kepala desa.

"Kami mengapresiasi tuntutan kepala desa menjadi 9 tahun karena memang butuh waktu untuk penyelesaian konflik sosial pasca pilkades. Namun argumentasi tersebut belum tentu tepat," kata Sekjen DPP Pandawa Nusantara, Faisal Anwar, Kamis (26/1).

Alih-alih menambah masa jabatan kepala desa, DPP Pandawa lebih setuju dengan usulan penambahan APBN untuk pembangunan desa.


Sesuai dengan Data BPS periode Maret 2022-September 2022, orang miskin di pedesaan meningkat 0,04 juta, dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.

"Sehingga asumsi penambahan APBN untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa menjadi lebih penting dibandingkan tuntutan masa jabatan kepala desa," sambungnya.

DPP Pandawa juga sepakat dilakukan revisi UU Desa 6/2014, mengingat aspirasi yang disampaikan oleh para aparatur desa sudah sangat lama disuarakan.

Namun, DPP Pandawa mengingatkan revisi tersebut perlu ada kajian akademis dan mendalam demi menemukan solusi yang tepat dalam setiap permasalahan yang terjadi di tingkat desa.

“Revisi UU 6/2014 jangan sampai sarat kepentingan politik tertentu. Revisi UU tersebut sepenuhnya harus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya