Berita

Ilustrasi Pemilu/RMOL

Politik

Kemendagri Gandeng Ormas Dukung KPU Selenggarakan Pemilu 2024 Bersih

RABU, 25 JANUARI 2023 | 18:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 diharapkan bisa berjalan secara bersih dan dalam iklim dmeokrasi yang sehat. Salah satu cara yang ikut dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah menggandeng organisasi masyarakat (ormas).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar menjelaskan, edukasi mengenai pemilu sangat penting untuk jalannya proses demokrasi, mengingat ada sekitar 80 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sekira 277 juta yang menjadi pemilih.

"Maka kita harus punya cara untuk masuk ke masyarakat. Salah satu cara, metode, untuk bertemu atau berkomunikasi dengan masyarakat adalah melalui saluran-saluran masyarakat (ormas) itu sendiri," kata Bahtiar dalam diskusi virtual pada Rabu (25/1).


Bahtiar menyebutkan, jumlah ormas di Indonesia terbilang cukup banyak, yaitu mencapai 514.252 ormas yang tercatat berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kemendagri.

"Ada banyak organisasi kemasyarakatan dari yang kecil sampai yang besar, dalam berbagai latar belakang itu didirikan dan dibentuk oleh warga masyarakat," sambungnya memaparkan.

Karena itu, dalam diskusi ini Bahtiar mengundang beberapa ormas yang sudah besar nama yaitu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ia mengharapkan, peran ormas-ormas dalam membantu KPU mengedukasi masyarakat dalam hal kepemiluan bisa menciptakan kontestasi yang jujur, adil, langsung, dan bersih.

"Jadi ini bentuk komitmen kami, bahwa Kemendagri sangat mendukung kawan-kawan penyelenggara pemilu untuk bagaimana menghasilkan pemilu yang sehat sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang baik," demikian Bahtiar menambahkan.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya