Berita

Seorang penjaga IRGC memegang bendera Hizbullah/Net

Dunia

Salurkan Dana untuk Hizbullah, Pengusaha Lebanon Dijatuhi Sanksi AS

RABU, 25 JANUARI 2023 | 12:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Selasa (24/1) menjatuhkan sanksi kepada seorang pria Lebanon karena perusahaan miliknya diduga menyalurkan uang ke Hizbullah yang didukung Iran.

Salah satu orang yang terkena sanksi, Hassan Moukalled, disebut memainkan peran kunci dalam memungkinkan Hizbullah untuk mengeksploitasi dan memperburuk krisis ekonomi Lebanon.

Moukalled dituduh berurusan dengan pejabat keuangan senior Hizbullah yang terkena sanksi, Muhammad Qasir. Ia juga terlibat kesepakatan bisnis dengan Rusia.


Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menilai Moukalled sebagai seorang pengusaha oportunistik yang mengeksploitasi penduduk Lebanon yang telah menderita.

"Ia  secara finansial mendukung organisasi teroris Hizbullah, dan bahkan membantu mengamankan senjata,” katanya seperti dikutip dari AFP, Rabu (25/1).

Moukalled, yang memiliki lebih dari 53.000 pengikut di Twitter, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin redaksi ekonomi immarwaiktissad.com, greenarea.me, dan russia-now.com.

Kedua putra Moukalled, Rayyan dan Rani, juga dikenai sanksi pada Selasa. Ini adalah bulan ketiga berturut-turut pemerintahan Biden mengeluarkan serangkaian sanksi terkait Hizbullah.

Bulan lalu, tiga individu dan dua perusahaan di Lebanon disanksi karena menyediakan layanan keuangan dan senjata kepada kelompok yang didukung Iran.

Dan pada bulan November, anggota jaringan penyelundupan minyak internasional yang memfasilitasi perdagangan minyak dan menghasilkan pendapatan untuk Hizbullah dan Pasukan Quds Iran juga dikenai sanksi.

AS dan negara-negara Barat telah memasukkan Hizbullah ke dalam daftar hitam selama beberapa dekade, dan beberapa negara Teluk mengikutinya dalam beberapa tahun terakhir.

Pekan lalu, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintahan Biden berpandangan jernih tentang ancaman yang ditimbulkan Hizbullah ke Lebanon dan akan terus bekerja untuk melawan dan memerangi pengaruh kelompok itu di negara yang dilanda krisis itu.

“Karena korupsi menggerogoti pertumbuhan ekonomi dan kemampuan individu untuk menafkahi keluarga mereka, Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mengeksploitasi posisi istimewa mereka untuk keuntungan pribadi,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme Brian Nelson.

“Hari ini, Departemen Keuangan mengambil tindakan terhadap penukar uang yang korup, yang rekayasa keuangannya secara aktif mendukung dan memungkinkan Hizbullah dan kepentingannya dengan mengorbankan rakyat dan ekonomi Lebanon," ujarnya.

Departemen Keuangan mengatakan bisnis layanan uang Moukalled, CTEX Exchange, didirikan tahun lalu sebagai perusahaan depan keuangan di Beirut untuk Hizbullah.

"Perusahaan menerima lisensi dari Bank Sentral Lebanon untuk mentransfer uang di Lebanon dan luar negeri, dan dalam setahun, perusahaan telah memperoleh pangsa pasar yang signifikan dalam sektor transfer mata uang Lebanon dan dilaporkan mengumpulkan jutaan dolar AS untuk Bank Sentral Lebanon," kata departemen tersebut.

Menurut Departemen Keuangan, perusahaan milik Moukalled memberikan dolar AS kepada lembaga Hizbullah dan merekrut penukar uang yang setia kepada kelompok itu.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

IPC TPK Catat Pertumbuhan Positif pada Awal Triwulan II 2026

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:10

Rekayasa Lalin di Harmoni Berlaku hingga September Imbas Proyek MRT Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:01

Membaca Ulang Tantangan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:59

Belum Ada Update Nasib 5 WNI yang Ditahan Israel

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:58

Cadangan Beras RI Tembus 5,37 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:52

Optimisme Pemerintah Jangan Sekadar Lip Service

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:50

KSAD Tegaskan Pembubaran Nobar ‘Pesta Babi’ Atas Permintaan Pemda

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:45

Beras RI Berlimpah, Zulfikar Suhardi Harap Harga Tetap Terjangkau

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Prabowo Dijadwalkan Hadir di DPR Bahas RAPBN 2027

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Dosen Lintas Kampus Kolaborasi Dorong Perlindungan Kerja

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:15

Selengkapnya