Berita

Seorang penjaga IRGC memegang bendera Hizbullah/Net

Dunia

Salurkan Dana untuk Hizbullah, Pengusaha Lebanon Dijatuhi Sanksi AS

RABU, 25 JANUARI 2023 | 12:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Selasa (24/1) menjatuhkan sanksi kepada seorang pria Lebanon karena perusahaan miliknya diduga menyalurkan uang ke Hizbullah yang didukung Iran.

Salah satu orang yang terkena sanksi, Hassan Moukalled, disebut memainkan peran kunci dalam memungkinkan Hizbullah untuk mengeksploitasi dan memperburuk krisis ekonomi Lebanon.

Moukalled dituduh berurusan dengan pejabat keuangan senior Hizbullah yang terkena sanksi, Muhammad Qasir. Ia juga terlibat kesepakatan bisnis dengan Rusia.


Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menilai Moukalled sebagai seorang pengusaha oportunistik yang mengeksploitasi penduduk Lebanon yang telah menderita.

"Ia  secara finansial mendukung organisasi teroris Hizbullah, dan bahkan membantu mengamankan senjata,” katanya seperti dikutip dari AFP, Rabu (25/1).

Moukalled, yang memiliki lebih dari 53.000 pengikut di Twitter, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin redaksi ekonomi immarwaiktissad.com, greenarea.me, dan russia-now.com.

Kedua putra Moukalled, Rayyan dan Rani, juga dikenai sanksi pada Selasa. Ini adalah bulan ketiga berturut-turut pemerintahan Biden mengeluarkan serangkaian sanksi terkait Hizbullah.

Bulan lalu, tiga individu dan dua perusahaan di Lebanon disanksi karena menyediakan layanan keuangan dan senjata kepada kelompok yang didukung Iran.

Dan pada bulan November, anggota jaringan penyelundupan minyak internasional yang memfasilitasi perdagangan minyak dan menghasilkan pendapatan untuk Hizbullah dan Pasukan Quds Iran juga dikenai sanksi.

AS dan negara-negara Barat telah memasukkan Hizbullah ke dalam daftar hitam selama beberapa dekade, dan beberapa negara Teluk mengikutinya dalam beberapa tahun terakhir.

Pekan lalu, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintahan Biden berpandangan jernih tentang ancaman yang ditimbulkan Hizbullah ke Lebanon dan akan terus bekerja untuk melawan dan memerangi pengaruh kelompok itu di negara yang dilanda krisis itu.

“Karena korupsi menggerogoti pertumbuhan ekonomi dan kemampuan individu untuk menafkahi keluarga mereka, Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mengeksploitasi posisi istimewa mereka untuk keuntungan pribadi,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme Brian Nelson.

“Hari ini, Departemen Keuangan mengambil tindakan terhadap penukar uang yang korup, yang rekayasa keuangannya secara aktif mendukung dan memungkinkan Hizbullah dan kepentingannya dengan mengorbankan rakyat dan ekonomi Lebanon," ujarnya.

Departemen Keuangan mengatakan bisnis layanan uang Moukalled, CTEX Exchange, didirikan tahun lalu sebagai perusahaan depan keuangan di Beirut untuk Hizbullah.

"Perusahaan menerima lisensi dari Bank Sentral Lebanon untuk mentransfer uang di Lebanon dan luar negeri, dan dalam setahun, perusahaan telah memperoleh pangsa pasar yang signifikan dalam sektor transfer mata uang Lebanon dan dilaporkan mengumpulkan jutaan dolar AS untuk Bank Sentral Lebanon," kata departemen tersebut.

Menurut Departemen Keuangan, perusahaan milik Moukalled memberikan dolar AS kepada lembaga Hizbullah dan merekrut penukar uang yang setia kepada kelompok itu.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya