Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono saat ditemui usai dialog publik CDPOB/RMOLJabar
Sejak 2020 Pemprov Jabar telah mengusulkan 8 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) ke Pemerintah Pusat. Namun, hingga kini usulan itu tak kunjung terealisasi karena terganjal moratorium yang diberlakukan Pemerintah Pusat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono mengatakan, 8 CDPOB yang telah diusulkan ini telah menghimpun aspirasi masyarakat, pembahasan, dan pemutusan oleh DPRD kabupaten/kota, disetujui oleh kepala daerah.
Bahkan, 8 CDPOB ini telah diusulkan ke Pemprov Jabar. Pun dibahas oleh DPRD Jabar. Kemudian, Gubernur dan DPRD Jabar menetapkan dan merekomendasikannya ke Pemerintah Pusat.
"Tapi ada satu catatan bahwa Pemerintah Pusat masih ada moratorium yang belum dicabut terkait pembentukan daerah otonomi baru. Hanya Papua saja yang kemarin bisa melaksanakan pembentukan daerah otonomi baru," jelas Ono saat ditemui
Kantor Berita RMOLJabar usai dialog publik di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (24/1).
Oleh sebab itu, Ono melihat usulan CDPOB ini perlu didorong, agar Pemerintah Pusat mencabut moratorium khusus untuk Jabar. Sebab, Jabar adalah provinsi dengan berbagai macam permasalahan dasar. Mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Dibandingkan dengan Jateng yang punya 34 daerah dan Jatim 38 daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Sementara, Jabar dengan 50 juta jiwa penduduk baru memiliki 27 daerah.
"Jadi rumus untuk mengelola pemerintah, mengentaskan kemiskinan, dan memeratan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konsep mendekatkan pelayanan kepada masyarakat harus ada pembentukan daerah otonomi baru," paparnya.
"Jadi kami hari ini melakukan dialog publik karena kami ingin mendengar dari unsur Pemprov, akademisi INJABAR Unpad, dan juga perwakilan dari 8 wilayah yang sudah ditetapkan sebagai CDPOB," sambungnya.
Menurut Ono, dialog ini untuk merumuskan langkah yang akan ditempuh dan disiapkan untuk menyakinkan Pemerintah Pusat mulai dari Presiden, Menteri, DPR, dan DPD RI.
"Agar Jabar ini menjadi prioritas daerah untuk beberapa wilayah yang sudah diusulkan untuk segera dieksekusi menjadi daerah otonomi baru," tuturnya.
Dengan begitu, pihaknya membentuk Satgasus Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru guna mengawal proses pembentukan 8 CDPOB yang telah diusulkan. Adapun Ketua Satgasus PDIP ini adalah Bedi Budiman sementara Sekretaris diisi Abdy Yuhana.
"Langkah awal tentunya merumuskan hasil dialog publik berbentuk resume yang akan menjadi lampiran dalam surat DPD yang disampaikan DPP PDIP, Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Ketua DPR RI, dan Kementerian. Karena memang Jabar ini
urgent sekali," lanjutnya.
Adapun 8 CDPOB yang sudah diusulkan adalah Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
