Berita

Ilustrasi/Net

Global

PBB Kembali Menyerukan Pembentukan Pemerintahan yang Inklusif di Afghanistan

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 13:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pejabat PBB menyerukan kembali pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan, di mana perempuan dan kelompok minoritas turut berpartisipasi di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed dalam wawancaranya dengan TOLOnews, yang dimuat pada Minggu (22/1).

Menurut Amina, Afghanistan sejauh ini tidak memenuhi seperangkat prinsip internasional yang membuat Taliban tidak kunjung diakui oleh dunia. Untuk itu ia mendesak kembali agar negara itu segera membentuk pemerintahan yang sah dan setara.


“Pemerintahan inklusif yang beragam dan representatif. Artinya, termasuk perempuan juga. Jadi ya, ada sejumlah syarat dan prinsip yang akan saya katakan yang harus dipertimbangkan oleh Afghanistan.Saat ini, Afghanistan memiliki otoritas de facto yang harus kami libatkan,” katanya.

Lebih lanjut, pejabat PBB itu menyoroti pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap perempuan, ia menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan tidak dapat dikecualikan dari partisipasi di negara, karena mereka memiliki hak sebagai warga negara yang harus dipenuhi.

Sementara itu, menanggapi seruan tersebut, Imarah Islam menolak. Mereka meminta PBB untuk tidak memaksakan tuntutannya kepada rakyat Afghanistan.

“Kami menyerukan organisasi dan negara-negara kunci untuk mempertimbangkan keinginan rakyat Afghanistan dalam hal ini dan tidak memaksakan masalah mereka pada rakyat Afghanistan,” kata juru bicara Imarah Islam, Zabiullah Mujahid.

Sejumlah dialog yang telah dilakukan sampai saat ini belum juga berhasil untuk mengubah pendirian Taliban.

Baru-baru ini, delegasi PBB yang dipimpin oleh Amina, kembali mengunjungi Afghanistan pada minggu lalu, dengan upaya mengadakan pembicaraan bersama pejabat senior Imarah Islam tentang pembatasan pendidikan dan pekerjaan yang mereka lakukan kepada perempuan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya