Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB Kembali Menyerukan Pembentukan Pemerintahan yang Inklusif di Afghanistan

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 13:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pejabat PBB menyerukan kembali pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan, di mana perempuan dan kelompok minoritas turut berpartisipasi di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed dalam wawancaranya dengan TOLOnews, yang dimuat pada Minggu (22/1).

Menurut Amina, Afghanistan sejauh ini tidak memenuhi seperangkat prinsip internasional yang membuat Taliban tidak kunjung diakui oleh dunia. Untuk itu ia mendesak kembali agar negara itu segera membentuk pemerintahan yang sah dan setara.

“Pemerintahan inklusif yang beragam dan representatif. Artinya, termasuk perempuan juga. Jadi ya, ada sejumlah syarat dan prinsip yang akan saya katakan yang harus dipertimbangkan oleh Afghanistan.Saat ini, Afghanistan memiliki otoritas de facto yang harus kami libatkan,” katanya.

Lebih lanjut, pejabat PBB itu menyoroti pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap perempuan, ia menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan tidak dapat dikecualikan dari partisipasi di negara, karena mereka memiliki hak sebagai warga negara yang harus dipenuhi.

Sementara itu, menanggapi seruan tersebut, Imarah Islam menolak. Mereka meminta PBB untuk tidak memaksakan tuntutannya kepada rakyat Afghanistan.

“Kami menyerukan organisasi dan negara-negara kunci untuk mempertimbangkan keinginan rakyat Afghanistan dalam hal ini dan tidak memaksakan masalah mereka pada rakyat Afghanistan,” kata juru bicara Imarah Islam, Zabiullah Mujahid.

Sejumlah dialog yang telah dilakukan sampai saat ini belum juga berhasil untuk mengubah pendirian Taliban.

Baru-baru ini, delegasi PBB yang dipimpin oleh Amina, kembali mengunjungi Afghanistan pada minggu lalu, dengan upaya mengadakan pembicaraan bersama pejabat senior Imarah Islam tentang pembatasan pendidikan dan pekerjaan yang mereka lakukan kepada perempuan.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Geledah Kantor Setda Papua, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Barang Elektronik

Jumat, 08 November 2024 | 21:48

Satu Keluarga Meninggal Akibat Kebakaran Rumah di Jakarta Utara

Jumat, 08 November 2024 | 21:35

Komisi V Usul Ada Area Khusus Jamaah Haji dan Umroh di Bandara Soetta

Jumat, 08 November 2024 | 21:21

Dikunjungi Nusron, Polri Siap Sikat Mafia Tanah

Jumat, 08 November 2024 | 20:46

Ketum AMPI: Pinjol Masih Menjadi Pelarian Masyarakat

Jumat, 08 November 2024 | 20:34

Rumput GBK Siap Sambut Selebrasi ‘Knee Slide’ Thom Haye

Jumat, 08 November 2024 | 20:31

Buat Banyak Gebrakan Positif, Kabinet Merah Putih Patut Diacungi Jempol

Jumat, 08 November 2024 | 20:17

Lawatan Presiden Prabowo Bukti Dunia Internasional Menunggu Peran Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 20:09

Kementerian Keuangan Kantongi Rp1.517,5 Triliun Penerimaan Pajak Oktober 2024

Jumat, 08 November 2024 | 19:47

Tukang Pijat jadi Tersangka Karena Tambal Rumah Bocor Pakai Baliho Paslon Bupati

Jumat, 08 November 2024 | 19:02

Selengkapnya