Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB Kembali Menyerukan Pembentukan Pemerintahan yang Inklusif di Afghanistan

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 13:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pejabat PBB menyerukan kembali pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan, di mana perempuan dan kelompok minoritas turut berpartisipasi di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed dalam wawancaranya dengan TOLOnews, yang dimuat pada Minggu (22/1).

Menurut Amina, Afghanistan sejauh ini tidak memenuhi seperangkat prinsip internasional yang membuat Taliban tidak kunjung diakui oleh dunia. Untuk itu ia mendesak kembali agar negara itu segera membentuk pemerintahan yang sah dan setara.

“Pemerintahan inklusif yang beragam dan representatif. Artinya, termasuk perempuan juga. Jadi ya, ada sejumlah syarat dan prinsip yang akan saya katakan yang harus dipertimbangkan oleh Afghanistan.Saat ini, Afghanistan memiliki otoritas de facto yang harus kami libatkan,” katanya.

Lebih lanjut, pejabat PBB itu menyoroti pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap perempuan, ia menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan tidak dapat dikecualikan dari partisipasi di negara, karena mereka memiliki hak sebagai warga negara yang harus dipenuhi.

Sementara itu, menanggapi seruan tersebut, Imarah Islam menolak. Mereka meminta PBB untuk tidak memaksakan tuntutannya kepada rakyat Afghanistan.

“Kami menyerukan organisasi dan negara-negara kunci untuk mempertimbangkan keinginan rakyat Afghanistan dalam hal ini dan tidak memaksakan masalah mereka pada rakyat Afghanistan,” kata juru bicara Imarah Islam, Zabiullah Mujahid.

Sejumlah dialog yang telah dilakukan sampai saat ini belum juga berhasil untuk mengubah pendirian Taliban.

Baru-baru ini, delegasi PBB yang dipimpin oleh Amina, kembali mengunjungi Afghanistan pada minggu lalu, dengan upaya mengadakan pembicaraan bersama pejabat senior Imarah Islam tentang pembatasan pendidikan dan pekerjaan yang mereka lakukan kepada perempuan.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya