Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net
Kekuasaan Megawati Soekarnoputri seperti sedang dipreteli oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Badan Intelijen Negara (BIN) yang dianggap lebih dekat dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan itu kini diserahkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung menanggapi perintah Jokowi yang menugaskan Menhan Prabowo agar menjadikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan. Menurutnya perintah itu pertanda kekuasaan Megawati sedang dipreteli oleh Jokowi.
"Jadi sebetulnya, Megawati artinya mau dipreteli kekuasaannya tuh. Kita tahu Pak BG BIN itu ada di bawah ya kekuasaan Megawati lah gampangnya itu. Jadi di dalam persaingan politik, lembaga-lembaga yang potensial untuk melakukan mobilisasi intelijen, mobilisasi opini itu akhirnya mesti dipangkas oleh Jokowi," ujar Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul "Fight Back ke Megawati Dimulai. Koordinasi Intelijen Diserahkan ke Menhan. Jokowi Politisasi BIN" pada Sabtu (21/1).
Rocky menilai, fungsi BIN yang sesungguhnya akan berhenti jika dipindahkan ke Menhan Prabowo. Hal itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak mengerti fungsi intelijen dan kedudukan BIN sebagai pengatur informasi.
"Kan departemen pertahanan nggak boleh punya fungsi BIN, nanti mendua. Kalau misalnya departemen pertahanan dapat informasi tentang ancaman negara, dia mesti call BIN, nah sekarang dia sendiri yang mesti lakukan itu. Itu artinya, nggak ada semacam second opinion itu," kata Rocky.
Rocky menjelaskan, BIN mengurusi perang politik, sedangkan Kemhan tidak punya fungsi politis. Sehingga, tidak tepat jika BIN harus melaporkan ke Menhan.
"Jadi sekali lagi, Pak Jokowi hanya karena ingin balas dendam pada Ibu Mega, maka kekuasaan Ibu Mega itu dipreteli di BIN. Itu poin utamanya," pungkas Rocky.
