Berita

Menteri Pertahanan Swedia, Pal Jonson/Net

Dunia

Kecam Aksi Pembakaran Al-Quran di Stockholm, Turki Batalkan Agenda Kunjungan Menhan Swedia

SABTU, 21 JANUARI 2023 | 17:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemberian izin terhadap aksi demonstrasi dan pembakaran Al-Quran di luar Kedutaan Besar Turki di Swedia, memantik kemarahan dari negara mayoritas muslim tersebut.

Ankara bahkan memblokir kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pal Jonson yang semula direncanakan pada pekan depan, sebagai respon keras terhadap kebijakan tersebut.

Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar pada Jumat (20/1), mengatakan kunjungan Menhan Swedia akan  sangat sia-sia, karena negara mereka membiarkan aksi protes yang menodai keyakinan bangsa Turki.


"Kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Jonson ke Turki pada 27 Januari menjadi tidak berarti. Jadi kami membatalkan kunjungan itu," kata Akar setelah menghadiri pertemuan NATO, seperti dimuat TRT World.

“Kami dengan menyesal menyaksikan bahwa tidak ada tindakan yang diambil sebagai akibat dari tindakan keji terhadap Turki dan Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan)," tambahnya.

Akar menekankan bahwa Turki tidak akan tinggal diam dengan aksi islamophobia tersebut.

"Penting untuk mengambil tindakan dan mengambil tindakan pencegahan," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin dalam cuitanya di Twitter menyebut pembakaran Al-Qur'an di Stockholm adalah kejahatan kebencian dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Mengizinkan tindakan ini terlepas dari semua peringatan kami mendorong kejahatan kebencian dan Islamofobia. Serangan terhadap nilai-nilai suci bukanlah kebebasan, tetapi barbarisme modern,” tulis Ibrahim.

Pembatalan tersebut diumumkan menyusul keputusan pemerintah Swedia untuk mengizinkan pemimpin partai Garis Keras Denmark Stram Kurs untuk membakar Alquran di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm, pada Sabtu (21/1).

Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom khawatir demonstrasi tersebut berisiko menunda ratifikasi izin  keanggotaan NATO dari Turki.

Tetapi, menurut Tobias, sangat tidak pantas bagi pemerintah Swedia, jika harus menghalangi warga untuk melakukan demonstrasi.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya