Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Semua Presiden Indonesia Terdahulu Tidak Bisa Tandingi Jagonya Jokowi Cari Utang

SABTU, 21 JANUARI 2023 | 08:41 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SAMPAI dengan bulan Desember tahun 2022 Surat Utang Negara (SUN) Indonesia mencapai Rp 4.368,8 triliun, naik dari Rp 1.101,6 triliun pada Desember tahun 2014 saat tahun pertama Jokowi diangkat menjadi presiden.

Surat Utang Negara bertambah sebesar Rp 3.267,2 triliun atau bertambah sebesar 297% selama delapan tahun Jokowi memimpin administrasi negara.

Dengan demikian Jokowi menambah Surat Utang Negara tiga kali lebih besar dibandingkan semua atau seluruh utang yang pernah dibuat seluruh pemerintahan di Indoensia sejak Republik ini berdiri.


Utang luar negeri pemerintah bagaimana? Utang luar negeri pemerintah juga bertambah cukup besar. Meskipun tidak sebesar tambahan utang dalam bentuk Surat Utang Negara.

Utang luar negeri pemerintah bertambah dari 129.74 miliar dolar AS pada tahun 2014 menjadi 190,51 miliar dolar AS pada tahun 2022 (kuartal 3 tahun 2022).

Dengan demikian Pemerintahan Jokowi menambah utang luar negeri sebesar 60,78 miliar dolar AS atau meningkat 47% sejak pemerintahan ini dilantik tahun 2014 lalu. Jokowi menambah hampir separuh dari seluruh utang luar negeri yang dibuat Indonesia sejak zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan juga SBY.

Tampaknya pemerintahan Jokowi kemarin-kemarin ini disenangi oleh para pemberi utang. tidak tahu besok atau lusa apakah masih disenangi para pemberi utang atau tidak mengingat utangnya sudah terlalu banyak.

Usaha pemerintah untuk dapat utang dengan meminta BI lagi membeli obligasi pemerintah di pasar perdana dengan dasar UU PPSK yang disyahkan secepat kilat oleh DPR melanjutkan UU 2/2020.

Ada kemungkinan sedang mempersiapkan mekanisme pembiayaan oleh BI menyongsong turbulensi keuangan 2023 ini. Uang siapa lagi mau dipake BI?

Secara keseluruhan utang yang dibuat oleh pemerintah Jokowi yang mengalami kenaikan dari SUN sebesar Rp 3267,2 triliun dan dari utang luar negeri sebesar Rp 844 triliun, sehingga secara keseluruhan bertambah sebesar Rp 4111 triliun dalam delapan tahun tersebut. Jadi setiap tahun utang pemerintah bertambah sebesar Rp 514 triliun.

Dengan demikian, maka tambahan utang Jokowi hampir setara dengan tambahan Groos Domestic Product (GDP) Indonesia tiap tahun. Jadi selama ini pertumbuhan ekonomi Indoensia 70% sampai dengan 75% dikontribusikan oleh tambahan utang.

Jadi pemerintahan tidak usah ngapa-ngapain asal banyak nambah utang, maka besarlah GDP Indonesia. Tahun 2014 GDP Indonesia atas dasar harga berlaku senilai Rp 10.569 triliun naik menjadi Rp 16.970 triliun pada tahun 2021.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

UPDATE

Prabowo Harus Siapkan Langkah Antisipatif Ketahanan Energi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:59

Beckham Jawab Keraguan dengan Tampil Trengginas di GBK

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:48

Daftar 97 Pinjol yang Didenda KPPU Imbas Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:28

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Wejangan Ray Dalio

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:45

Ketua DPD Dorong Pembangunan Fondasi Sepak Bola Lewat Kompetisi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:29

KPPU Denda 97 Pinjol Buntut Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:59

Purbaya Disentil Anas Urbaningrum Usai Nyemprot Ekonom Kritis

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:33

Serius Bahas PP Tunas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:18

Polri Didesak Audit Dugaan Aliran Dana Asing ke LSM

Sabtu, 28 Maret 2026 | 00:59

Selengkapnya