Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Semua Presiden Indonesia Terdahulu Tidak Bisa Tandingi Jagonya Jokowi Cari Utang

SABTU, 21 JANUARI 2023 | 08:41 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SAMPAI dengan bulan Desember tahun 2022 Surat Utang Negara (SUN) Indonesia mencapai Rp 4.368,8 triliun, naik dari Rp 1.101,6 triliun pada Desember tahun 2014 saat tahun pertama Jokowi diangkat menjadi presiden.

Surat Utang Negara bertambah sebesar Rp 3.267,2 triliun atau bertambah sebesar 297% selama delapan tahun Jokowi memimpin administrasi negara.

Dengan demikian Jokowi menambah Surat Utang Negara tiga kali lebih besar dibandingkan semua atau seluruh utang yang pernah dibuat seluruh pemerintahan di Indoensia sejak Republik ini berdiri.


Utang luar negeri pemerintah bagaimana? Utang luar negeri pemerintah juga bertambah cukup besar. Meskipun tidak sebesar tambahan utang dalam bentuk Surat Utang Negara.

Utang luar negeri pemerintah bertambah dari 129.74 miliar dolar AS pada tahun 2014 menjadi 190,51 miliar dolar AS pada tahun 2022 (kuartal 3 tahun 2022).

Dengan demikian Pemerintahan Jokowi menambah utang luar negeri sebesar 60,78 miliar dolar AS atau meningkat 47% sejak pemerintahan ini dilantik tahun 2014 lalu. Jokowi menambah hampir separuh dari seluruh utang luar negeri yang dibuat Indonesia sejak zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan juga SBY.

Tampaknya pemerintahan Jokowi kemarin-kemarin ini disenangi oleh para pemberi utang. tidak tahu besok atau lusa apakah masih disenangi para pemberi utang atau tidak mengingat utangnya sudah terlalu banyak.

Usaha pemerintah untuk dapat utang dengan meminta BI lagi membeli obligasi pemerintah di pasar perdana dengan dasar UU PPSK yang disyahkan secepat kilat oleh DPR melanjutkan UU 2/2020.

Ada kemungkinan sedang mempersiapkan mekanisme pembiayaan oleh BI menyongsong turbulensi keuangan 2023 ini. Uang siapa lagi mau dipake BI?

Secara keseluruhan utang yang dibuat oleh pemerintah Jokowi yang mengalami kenaikan dari SUN sebesar Rp 3267,2 triliun dan dari utang luar negeri sebesar Rp 844 triliun, sehingga secara keseluruhan bertambah sebesar Rp 4111 triliun dalam delapan tahun tersebut. Jadi setiap tahun utang pemerintah bertambah sebesar Rp 514 triliun.

Dengan demikian, maka tambahan utang Jokowi hampir setara dengan tambahan Groos Domestic Product (GDP) Indonesia tiap tahun. Jadi selama ini pertumbuhan ekonomi Indoensia 70% sampai dengan 75% dikontribusikan oleh tambahan utang.

Jadi pemerintahan tidak usah ngapa-ngapain asal banyak nambah utang, maka besarlah GDP Indonesia. Tahun 2014 GDP Indonesia atas dasar harga berlaku senilai Rp 10.569 triliun naik menjadi Rp 16.970 triliun pada tahun 2021.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya