Berita

DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi DKI Jakarta/Ist

Politik

Serahkan SK Kepengurusan DPW DKI, Sekjen PPP Perintahkan Tancap Gas Kerja Pemenangan Pemilu

KAMIS, 19 JANUARI 2023 | 13:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan itu sesuai dengan tidak lanjut dari Mahkamah Partai.

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menyampaikan, dengan diserahkannya SK ini, diharapkan DPW PPP DKI Jakarta bisa segera melakukan kerja pemenangan Pemilu 2024.

“DPP PPP berharap segera melakukan kerja-kerja pemenangan Pemilu terkait kesiapan caleg, dan seluruh tahapan pemilu yang harus kita tancap gas,” ujar Arwani Thomafi dalam keterangannya, Kamis (19/1).


Arwani menjelaskan bahwa konsolidasi harus segera dilakukan agar internal partai semakin kuat. Menurutnya, rasa solidaritas yang kuat menjadi modal utama DPW PPP DKI Jakarta mengembalikan kursi dan suara di Pemilu 2024.

Sementara Ketua DPW PPP DKI Jakarta Syaiful Rahmat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia mengaku akan secepatnya melakukan kerja politik dalam rangka mengembalikan kejayaan PPP DKI Jakarta.

Dia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan target perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta agar kembali seperti Pemilu 2014.

“Kami berusaha mengembalikan kursi DPR RI yang kemarin tiga kursi. Kemudian DPRD Provinsi DKI Jakarta targetnya seperti tahun 2014, yaitu 10 kursi,” pungkasnya.

Adapun kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta telah diterbitkan berdasarkan SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.

Dalam SK terbaru terdapat susunan antara lain Ketua Syaiful Rahmat, Sekretaris Guruh Tirta Lunggana, Wakil Sekretaris Junaedi, Wakil Sekretaris Hermansyah, Bendahara Mujahid Samal, Wakil Bendahara Mulyadi, dan Wakil Bendahara Sumartini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya