Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli/Net

Politik

"Kepret" Jokower, Rizal Ramli Ungkap Perjuangan UU Desa Sudah Berjalan Sebelum Era Jokowi

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 18:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembangunan desa yang kini dielu-elukan pendukung pemerintah sejatinya sudah melalui proses perjuangan panjang, bahkan jauh sebelum era pemerintahan Joko Widodo.

Salah satu tokoh yang berada di garda terdepan memperjuangkan kemakmuran desa adalah Rizal Ramli.

Bahkan di awal tahun 2012, Rizal Ramli bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam perkumpulan kepala desa atua Parade Nusantara sudah mengumpulkan ratusan kepala desa mewujudkan kemakmuran daerah.


Saat itu, Rizal Ramli didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Pimpinan Organisasi Parade Nusantara. Sedangkan ketua umum dijabat Sudir Santoso.

"Awal tahun 2012, kami mulai kumpulkan ratusan kepala desa se-Jatim di Malang, Jateng di Semarang, Jabar di Banten untuk memperjuangkan UU Desa agar desa-desa lebih makmur dan terima lebih dari Rp 1 M per desa," kata Rizal Ramli, Selasa (17/1).

Bagi mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) ini, kucuran dana desa yang diimplementasikan di era Presiden Jokowi adalah buah dari perjuangan masa lalu.

Maka, aneh bila para pendukung Presiden Jokowi memuji habis-habisan pemerintahan saat ini hingga dianggap sebagai pihak paling berperan dalam memajukan desa.
 
"Jokowi dan jokowers (pendukung Jokowi) memang biasa tidak sportif. Klaim prestasi bisa bagi-bagi uang untuk setiap desa, tanpa apresiasi bahwa itu hanya bisa dilakukan sebagai perjuangan menghasilkan UU Desa tahun 2012-2014," tandas Rizal Ramli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya