Berita

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Daripada Bahas Proporsional Tertutup Lebih Baik Parpol Dorong Presidential Threshold 0 Persen

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 14:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Substansi pertemuan partai politik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta untuk menolak usulan sistem proporsional tertutup dari PDI Perjuangan disesalkan. Seharusnya, mereka berkumpul untuk membicarakan tentang nasib bangsa, seperti pembangunan demokrasi di Indonesia.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menilai bahwa masalah presidential threshold nol persen lebih penting ketimbang membicarakan seputar sistem proporsional tertutup.

“Saya pikir pertemuan delapan parpol itu hanya untuk kepentingan menyelamatkan kader-kader partai yang akan menjadi calon anggota parlemen. Urgensinya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita atau bahkan pembenahan sistem pemilu secara umum tidak ada,” ujar Lieus.


Sistem pemilu proporsional tertutup itu diusulkan oleh PDIP dengan alasan bisa menekan ongkos pemilu yang mahal. Alasannya, dengan sistem pemilu terbuka, hanya orang-orang berduit yang bisa mencalonkan diri jadi anggota parlemen.

Sementara Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PPP, dan PKS bersepakat untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Lieus menyebut, sejatinya jika peningkatan kualitas demokrasi yang menjadi perhatian Parpol-Parpol tersebut, maka seharusnya bukan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup yang dibahas. Tapi ketentuan Presidential Theresold (PT) yang 20 persen itu.

“PT itu bukan hanya melanggar UUD 1945, tapi menyandera demokrasi dan membunuh hak demokrasi rakyat untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi Presiden,” tegas Lieus.

Ditegaskan Lieus, kalau saja Parpol-Parpol sepakat menggugat Presidential Threshol yang 20 persen hingga menjadi nol persen, maka Prabowo Subianto tak perlu repot-repot membangun koalisi untuk bisa mencalonkan diri menjadi presiden.

“Pak Prabowo bisa maju cukup diusung oleh Gerinda. Demikian juga Muhaimin Iskandar, cukup hanya dengan PKB. Begitu juga Anies Baswedan, cukup didukung Nasdem. Dan Ganjar Pranowo tak perlu susah-susah membujuk  hati Ketua Umum PDIP untuk jadi calon presiden karena PSI sudah jelas-jelas mendukungnya,” ujar Lieus.

Dengan PT nol persen, kata Lieus, semua anak bangsa yang terbaik berpeluang menjadi presiden. Tapi Lieus sendiri mengaku tidak tahu kenapa tokoh-tokoh parpol itu sampai hari ini enggan membahas masalah PT 20 persen tersebut.

“Saya sama sekali tidak tahu kepentingan apa sesungguhnya yang sedang dilindungi partai-partai politik itu dengan mempertahankan PT 20 persen itu. Padahal, dengan PT nol persen, partai-partai itu sebenarnya diuntungkan karena mereka, tanpa harus berjuang keras, bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi presiden di negeri ini,” jelas Lieus.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya