Berita

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Daripada Bahas Proporsional Tertutup Lebih Baik Parpol Dorong Presidential Threshold 0 Persen

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 14:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Substansi pertemuan partai politik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta untuk menolak usulan sistem proporsional tertutup dari PDI Perjuangan disesalkan. Seharusnya, mereka berkumpul untuk membicarakan tentang nasib bangsa, seperti pembangunan demokrasi di Indonesia.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menilai bahwa masalah presidential threshold nol persen lebih penting ketimbang membicarakan seputar sistem proporsional tertutup.

“Saya pikir pertemuan delapan parpol itu hanya untuk kepentingan menyelamatkan kader-kader partai yang akan menjadi calon anggota parlemen. Urgensinya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita atau bahkan pembenahan sistem pemilu secara umum tidak ada,” ujar Lieus.


Sistem pemilu proporsional tertutup itu diusulkan oleh PDIP dengan alasan bisa menekan ongkos pemilu yang mahal. Alasannya, dengan sistem pemilu terbuka, hanya orang-orang berduit yang bisa mencalonkan diri jadi anggota parlemen.

Sementara Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PPP, dan PKS bersepakat untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Lieus menyebut, sejatinya jika peningkatan kualitas demokrasi yang menjadi perhatian Parpol-Parpol tersebut, maka seharusnya bukan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup yang dibahas. Tapi ketentuan Presidential Theresold (PT) yang 20 persen itu.

“PT itu bukan hanya melanggar UUD 1945, tapi menyandera demokrasi dan membunuh hak demokrasi rakyat untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi Presiden,” tegas Lieus.

Ditegaskan Lieus, kalau saja Parpol-Parpol sepakat menggugat Presidential Threshol yang 20 persen hingga menjadi nol persen, maka Prabowo Subianto tak perlu repot-repot membangun koalisi untuk bisa mencalonkan diri menjadi presiden.

“Pak Prabowo bisa maju cukup diusung oleh Gerinda. Demikian juga Muhaimin Iskandar, cukup hanya dengan PKB. Begitu juga Anies Baswedan, cukup didukung Nasdem. Dan Ganjar Pranowo tak perlu susah-susah membujuk  hati Ketua Umum PDIP untuk jadi calon presiden karena PSI sudah jelas-jelas mendukungnya,” ujar Lieus.

Dengan PT nol persen, kata Lieus, semua anak bangsa yang terbaik berpeluang menjadi presiden. Tapi Lieus sendiri mengaku tidak tahu kenapa tokoh-tokoh parpol itu sampai hari ini enggan membahas masalah PT 20 persen tersebut.

“Saya sama sekali tidak tahu kepentingan apa sesungguhnya yang sedang dilindungi partai-partai politik itu dengan mempertahankan PT 20 persen itu. Padahal, dengan PT nol persen, partai-partai itu sebenarnya diuntungkan karena mereka, tanpa harus berjuang keras, bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi presiden di negeri ini,” jelas Lieus.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya