Syahganda Nainggolan saat orasi di acara peringatan 49 tahun peristiwa Malari di TIM/Ist
Bentrok berdarah yang melibatkan tenaga kerja asal China dan pribumi di pabrik smelter PT GNI di Morowali, merupakan dampak dari pembangunan yang salah sasaran. Seharusnya sejak awal pemerintahan Jokowi membatasi kehadiran pekerja asal RRC sebatas pekerja ahli, bukan buruh kasar. Begitu juga orientasi bisnisnya, bukan semata-mata untuk kepentingan investor tersebut.
Demikian disampaikan Syahganda Nainggolan dalam orasinya pada peringatan 49 tahun Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (16/1).
Acara itu diselenggarakan oleh Indemo, yang dihadiri seratusan tokoh-tokoh nasional seperti Hariman Siregar, Theo Sambuaga, Bambang Sulastomo, Dipo Alam, MS Hidayat, Masinton Pasaribu, Effendi Simbolon, Rizal Ramli, Jumhur Hidayat, Eggi Sujana dan Ray Rangkuti.
Menurut Syahganda, model pembangunan yang seharusnya dilakukan dalam mengelola tambang tidak diserahkan pada investor asing secara dominan.
“Pelibatan investor cukup sebatas unsur pelengkap. Sebab, pertambangan dan industri smelter bukanlah industri yang rumit. Apalagi jika mempertimbangkan kesejahteraan buruh lokal, seharusnya buruh ikut memiliki projek-projek pertambangan tersebut melalui program ESOP (Employment Stock Option Program). Buruh-buruh industri tambang harus diisi mayoritas pribumi lokal dan keuntungan dibagi maksimal pada mereka,†kata Syahganda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/1).
Syahganda mengingatkan bahwa kerusuhan Jakarta pada peristiwa Malari sebenarnya dapat menjadi pelajaran bahwa investor asing tidak boleh terlalu mendominasi. Bahkan, setelah kerusuhan Malari itu, Suharto dan Jepang berusaha membuat model pembangunan yang melibatkan kontrol masyarakat dan Bank Dunia di Indonesia.
Syahganda menambahkan, pemerintah Jokowi dan DPR harus mengevaluasi semua investasi asing di pertambangan kita, untuk memastikan ada tidaknya potensi kerusuhan sosial di sektor tersebut, seperti yang terjadi di Morowali.
