Ganti Gubernur Ganti Kebijakan

DULU pernah populer ganti menteri ganti kebijakan. Lumrah bila ganti kebijakan yang lebih baik. Jadi masalah bila ganti kebijakan hanya berdasarkan selera dan rasa. Apalagi dibarengi dengan agenda tersembunyi. Menghapus jejak prestasi pejabat sebelumnya, misalnya.

Isu gonta-ganti kebijakan akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan. Terutama soal isu penghapusan jejak prestasi Anies Rasyid Baswedan di Jakarta.

Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara Heru Budi Hartono penjabat gubernur yang ditunjuk presiden. Anehnya, kewenangan penjabat gubernur yang tidak dipilih rakyat sama dengan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. UU No 10 Tahun 2016 inilah yang banyak diprotes karena presiden telah mengambil hak konstitusional rakyat.

Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat amatlah berbeda dengan kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden. Mulai dari pertanggungjawaban hingga kebijakan yang dibuat. Termasuk selera dan rasa dalam proses rekrutmen maupun kebijakan yang diterapkan.

Kepala daerah yang dipilih langsung rakyat bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Ia dipilih rakyat, salahsatunya karena rakyat percaya dengan kemampuan dan janji-janji politik ketika ia berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Visi misi untuk rakyat. Kebijakannya tentu saja berorientasi untuk rakyat.

Berbeda halnya dengan kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden. Pertanggungjawabannya ke presiden. Visi misi untuk presiden. Kebijakannya pun cenderung mengikuti arahan presiden yang mengangkatnya.

Orientasi “atas” dan “bawah” atau kombinasi keduanya. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung berorientasi ke bawah. Rakyat menjadi tumpuan kebijakannya.

Sebut saja soal kebijakan program pangan murah bersubsidi kepada 1,1 juta warga Jakarta semasa Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Ada pula program internet gratis yang dikenal dengan Jakwifi. Semula ada 3.500 titik internet gratis di Jakarta dengan anggaran Rp 174 miliar. Heru Budi Hartono malah memangkas jumlah titik jaringan internet Wifi gratis atau Jakwifi lebih dari separuh, yakni dari 3.500 titik hanya tinggal menjadi 1.263 titik Jakwifi.

Heru Budi Hartono juga mengubah logo dan slogan Jakarta yang digunakan selama masa kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan slogan baru dari ‘Jakarta Kolaborasi’ menjadi ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’. Jadi candaan warga Jakarta, Anies Rasyid Baswedan ‘Sukses memimpin Jakarta untuk Indonesia’.

Kota Kolaborasi adalah slogan yang tercipta di era Anies Rasyid Baswedan lewat branding +Jakarta atau PlusJakarta. Kolaborasi merupakan sebuah ajakan dimana sebuah kota sudah semestinya menjadi wadah bagi setiap penghuninya untuk saling bekerja sama, maju dan berkembang.

Demikian pula Heru Budi Hartono melakukan pemangkasan anggaran subsidi tiket untuk PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dari Rp 4,24 triliun menjadi Rp 3,5 triliun. Ini jelas akan menghambat upaya Jakarta mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Idealnya program pro rakyat terlepas siapapun gubernurnya harus tetap dilanjutkan. Jangan sampai ada kesan di masyarakat, program gubernur sebelumnya yang dinilai pro rakyat dihapus karena selera dan rasa bukan karena kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Publik pun berseloroh. Kualitas Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. baru terlihat kualitasnya setelah Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Beda gubernur beda kualitas. Gubernur di atas rata-rata dan gubernur di bawah rata-rata.

*Penulis adalah Ketua Umum JABAR MANIES