Berita

Wakil Ketua MPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Pimpinan MPR Dorong Pemerintah Buat Aturan Khusus untuk Menyaring WNA China

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 08:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap turis yang datang ke Indonesia, khususnya yang berasal dari negara China. Sebab, saat ini di negara tirai bambu tersebut sedang dilanda gelombang Covid-19 dengan kasus aktif lebih dari 92 ribu.

Wakil Ketua MPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, perlu aturan khusus terhadap wisawatan asal China yang ingin masuk ke Indonesia.

"Ini sebagai langkah antisipasi serta kewaspadaan kita terhadap kemungkinan meningkatnya kasus Covid-19 di dalam negeri. Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat," tegas Muzani dalam keterangannya, Jumat (13/1).


Upaya pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sosial yang sudah dibangun jangan sampai sia-sia hanya karena rendahnya kewaspadaan atas gelombang Covid-19.

Sejumlah negara di dunia saat ini pun telah menerapkan pengetatan protokol kesehatan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tertentu. Contohnya seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, serta sejumlah negara di Asia maupun Afrika. Mayoritas negara tersebut mewajibkan turis asal China untuk melakukan swab PCR sebelum masuk ke negara-negara tersebut.

"Bahkan pemerintah Maroko saat ini menetapkan larangan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tersebut. Sehingga penting bagi pemerintah Indonesia untuk mulai mengkaji serta mempertimbangkan pengetatan, pembatasan, dan pemberlakuan aturan khusus bagi turis China yang ingin masuk ke Indonesia," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya