Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: Upaya 8 Fraksi Tolak Sistem Coblos Partai Layak diapresiasi

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 04:14 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap tegas penolakan atas wacana pemberlakuan sistem proporsional tertutup patut diapresiasi oleh publik. Bahkan, 8 Fraksi DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi menolak sistem pemilu tertutup.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menjelaskan bahwa penolakan 8 Fraksi itu mencerminkan keinginan untuk tetap menjaga pemilu yang lebih demokratis di tanah air.

"Hal itu menjadi amanah reformasi yang menghendaki kehidupan yang  demokratis di semua bidang kehidupan," demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/1).


Dalam pandangan Jamiluddin, delapan fraksi itu setidaknya tidak tergoda untuk mundur ke era yang  otoriter. Sebab, sistem pemilu tertutup atau coblos partai memang digunakan pada era orla dan orba.

"Karena itu, semua pihak yang merasa reformis sudah seharusnya mendukung langkah yang diambil 8 Fraksi tersebut. Dukungan itu diperlukan agar Indonesia tidak kembali ke era kegelapan," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya