Berita

Presiden RI Joko Widodo/Ist

Politik

Pelanggar HAM Banyak Jadi Elite, Negara Diragukan Bisa Penuhi Hak-hak Korban

KAMIS, 12 JANUARI 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Meski sudah mengakui ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu, Presiden Joko Widodo diragukan akan memenuhi hak-hak para korban. Pasalnya, hingga saat ini banyak pelaku pelanggaran HAM berat masih menjadi elite di pemerintahan.

Jokowi telah menekankan ada dua hak yang harus dipenuhi pemerintah terhadap korban HAM berat, yakni hak pemulihan dan hak menjamin tidak berulang.

"Namun kami ragu kedua hak ini tidak akan dipenuhi oleh negara," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Nana Azharul, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu malam (11/1).

Nana justru mempertanyakan bagaimana negara menjamin kasus pelanggaran HAM tidak berulang. Seharusnya yang ada adalah reformasi sektor keamanan.

"Tetapi itu tidak bekerja, karena masih banyak pejabat daerah dari kalangan militer yang menduduki jabatan sipil. Begitu juga dengan pengadilan HAM yang memvonis bebas para pelaku," paparnya.

"Ini bukan tidak berulang tetapi malah menjadi peluang terhadap pelaku pelanggaran HAM berat," imbuhnya.

Menurut Nana, seharusnya negara dapat meminta maaf secara formal, dengan mengembalikan semua hak-hak korban. Tidak hanya hak pemulihan, hak menjamin tidak berulang, tapi termasuk juga hak atas keadilan dan hak atas kebenaran.

"Hal yang disampaikan pak Jokowi rasa menyesal itu sebenarnya adalah ambang batas bawah yang dilakukan oleh negara, hak mereka dicederai, kenapa negara tidak pernah menyebut siapa pelakunya meskipun negara tahu siapa pelakunya," kritikanya.

Selain itu, Nana menyebutkan bahwa dari 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, Pemerintah hanya menyebutkan 3 kasus dari Aceh. Padahal ada banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di Aceh.

"Yang 12 ini mengikuti keppres nomor 17 tahun 2022, padahal Komnas HAM mencatat ada lima kasus yang di Aceh," jelas Nana.

Lima kasus tersebut masih ada, dua kasus lagi dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Yaitu kasus Bumi Flora, dan kasus penghilangan orang secara paksa di Bener Meriah.

"Seharusnya Kejaksaan Agung segera menetapkan kasus ini, jangan sampai ini hanya setengah-setengah tidak sepenuh hati," tandasnya.

Presiden Joko Widodo telah mengakui ada pelanggaran HAM berat di Tanah Air pada masa lalu, Rabu (11/1).

Setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Yakni peristiwa 1965-1966; peristiwa penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talangsari, Lampung 1989; Rumoh Geudong dan Pos Sattis, di Aceh 1989; penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998; peristiwa kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999.

Kemudian peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999; peristiwa Simpang KKA, di Aceh tahun 1999; peristiwa Wasior, di Papua 2001-2002; peristiwa Wamena, Papua di 2003; dan peristiwa Jambo Keupok, di Aceh tahun 2003.

"Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban," kata Jokowi seperti diwartakan Kantor Berita Politik RMOL.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya