Berita

Ilustrasi/Net

Global

WHO Minta China Lebih Transparan Beri Data Covid-19 Jelang Tahun Baru Imlek

KAMIS, 12 JANUARI 2023 | 11:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang bekerja sama dengan pemerintah China untuk mengelola risiko penyebaran Covid-19 yang dikhawatirkan melonjak lagi menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

Kerja sama ini telah dikonfirmasi oleh pejabat WHO dan otoritas China sebagai upaya untuk dapat mengetahui cara mengurangi risiko dari perjalanan migrasi terbesar di Beijing, yang secara resmi berlangsung mulai 21 Januari mendatang itu.

"Kami telah bekerja dengan rekan-rekan China kami," kata Direktur Departemen Koordinasi Siaga dan Respons WHO, Abdi Rahman Mahamud.


Seperti dimuat Asia One pada Kamis (12/1), Komisi Kesehatan Nasional negara itu juga mengonfirmasi mereka telah bertukar pandangan dengan WHO dalam konferensi video pada Rabu pagi (11/1).

Pertemuan tersebut untuk membahas situasi epidemi saat ini, perawatan medis, vaksinasi, hingga masalah teknis lainnya.

Sementara itu, pejabat WHO itu juga mengatakan China telah memiliki sejumlah strategi yang baik untuk masyarakatnya yang hendak bepergian dari daerah berisiko tinggi ke daerah berisiko rendah.

Akan tetapi, dalam kerja sama ini, WHO meminta lebih banyak data dari China, untuk dapat membuat penilaian penuh tentang bahaya lonjakan di negara tersebut.

Menurut WHO, sejauh ini China masih belum terbuka tentang laporan kematian di negaranya, meskipun sekarang negara itu memang telah memberikan lebih banyak informasi tentang situasi wabah di wilayahnya.

"Tapi untuk memahami lebih baik, kami membutuhkan data itu," tambah pejabat WHO.

Covid-19 dikabarkan terus menyebar tanpa terkendali di China, setelah negara itu mencabut kebijakan Zero Covid pada Desember lalu. Meski China mengatakan telah transparan tentang data di negaranya. Namun data yang diberikan dianggap tidak relevan dengan pengalaman dari negara-negara lain yang mengalami data positif dan kematian yang meningkat setelah membuka pembatasannya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya