Berita

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati/Net

Politik

Sistem Proporsional Terbuka Simpan Masalah, Perludem Beri Sejumlah Saran

KAMIS, 12 JANUARI 2023 | 10:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem proporsional terbuka yang terus didorong untuk tetap dilakukan pada Pemilu 2024 bukan tanpa masalah. Justru dikhawatirkan sistem ini akan terus membuat politik uang tak bisa dihilangkan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menuturkan, ada kompleksitas masalah pada Pemilu 2019 yang menerapkan sistem proporsional terbuka. Seperti surat suara besar karena menggabungkan 5 pemilihan dalam satu hari.

Nah, belajar dari hal tersebut, lanjut Khoirunnisa, pemilu mendatang jangan lagi menggabungkan 5 pemilihan dalam satu hari.


Pun untuk jumlah caleg di daerah pemilihan. Dengan 18 partai yang akan berlaga pada Pemilu 2024, jika dari 1 dapil ada 10 caleg, maka kertas suara semakin besar.

“Dapil penting untuk disederhanakan, mungkin paling banyak 6 atau 8. Bagi pemilih, dalam situasi pemilih yang belum pendidikan politik, pemahaman pemilu belum maksimal, mereka belum mencari tahu. Kalau pemilih yang baik kita harus cari tahu,” ucap Khoirunnisa, Kamis (12/1).

Apalagi dari pengalaman terdahulu, lanjutnya, banyak caleg yang tidak dikenal pemilih dan sulit didapatkan informasi tentang dirinya. Namun sekarang ini di era digital dan media sosial, siapapun bisa dikenal, dan didapatkan informasinya.

“Tentu medsos jadi channel yang efektif hari ini. Mudah, gratis, dan cepat menyebarkan info. Itu jadi metode kampanye yang efektif apalagi bagi mereka yang terbatas finansial. Dan di medsos bisa berinteraksi,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya