Berita

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin, 9 Januari 2023/Net

Bisnis

Ditanya Hendropriyono Soal Penyatuan Mata Uang, Begini Jawaban Anwar Ibrahim

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 16:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketergantungan Indonesia dan Malaysia terhadap dolar AS perlu ditanggapi serius. Lantaran saat ini dolar AS mulai melemah, sementara yuan menguat.

Sebagai tindak lanjut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mempertanyakan kemungkinan konsep penyatuan mata uang Indonesia dan Malaysia agar tidak bergantung pada dolar.

Pertanyaan itu disampaikan Hendropriyono kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin (9/1).


"Importer terbesar di dunia (saat ini) China. Untuk itu petro dolar tampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Apakah ada konsep menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga?" tanya Hendropriyono.

Ia mengatakan, jika Indonesia dan Malaysia terus ketergantungan pada dolar AS, maka akan berdampak. Di samping itu, penyatuan mata uang juga diharapkan dapat membantu bebas bea impor kedua negara.

Sebagai jawaban, Anwar Ibrahim turut menyoroti perkembangan yuan China yang semakin luas. Namun ia tidak menilai penyatuan mata uang sebagai jawaban dari keresahan tersebut.

"Common currency ini memang jauh sedikit. Kalau EU (Uni Eropa) ke Euro itu terlalu panjang, tapi saya tidak pikir ke arah situ. Tapi yang critical-nya adalah kerja sama yang benar-benar erat, a common concerted-effect, satu strategi bersama," jelasnya.

Sebagai contoh, Anwar menyinggung kerja sama kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia yang masih belum kuat padahal keduanya merupakan produsen utama kelapa sawit dunia.

"Kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' kelapa sawit yang diwujudkan tahun 2015, tapi tidak berkembang," ucapnya.

"Kalau kita gabung tenaganya kita bisa terdepan," tambah dia.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya