Berita

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin, 9 Januari 2023/Net

Bisnis

Ditanya Hendropriyono Soal Penyatuan Mata Uang, Begini Jawaban Anwar Ibrahim

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 16:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketergantungan Indonesia dan Malaysia terhadap dolar AS perlu ditanggapi serius. Lantaran saat ini dolar AS mulai melemah, sementara yuan menguat.

Sebagai tindak lanjut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mempertanyakan kemungkinan konsep penyatuan mata uang Indonesia dan Malaysia agar tidak bergantung pada dolar.

Pertanyaan itu disampaikan Hendropriyono kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin (9/1).


"Importer terbesar di dunia (saat ini) China. Untuk itu petro dolar tampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Apakah ada konsep menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga?" tanya Hendropriyono.

Ia mengatakan, jika Indonesia dan Malaysia terus ketergantungan pada dolar AS, maka akan berdampak. Di samping itu, penyatuan mata uang juga diharapkan dapat membantu bebas bea impor kedua negara.

Sebagai jawaban, Anwar Ibrahim turut menyoroti perkembangan yuan China yang semakin luas. Namun ia tidak menilai penyatuan mata uang sebagai jawaban dari keresahan tersebut.

"Common currency ini memang jauh sedikit. Kalau EU (Uni Eropa) ke Euro itu terlalu panjang, tapi saya tidak pikir ke arah situ. Tapi yang critical-nya adalah kerja sama yang benar-benar erat, a common concerted-effect, satu strategi bersama," jelasnya.

Sebagai contoh, Anwar menyinggung kerja sama kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia yang masih belum kuat padahal keduanya merupakan produsen utama kelapa sawit dunia.

"Kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' kelapa sawit yang diwujudkan tahun 2015, tapi tidak berkembang," ucapnya.

"Kalau kita gabung tenaganya kita bisa terdepan," tambah dia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya