Berita

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin, 9 Januari 2023/Net

Bisnis

Ditanya Hendropriyono Soal Penyatuan Mata Uang, Begini Jawaban Anwar Ibrahim

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 16:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketergantungan Indonesia dan Malaysia terhadap dolar AS perlu ditanggapi serius. Lantaran saat ini dolar AS mulai melemah, sementara yuan menguat.

Sebagai tindak lanjut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mempertanyakan kemungkinan konsep penyatuan mata uang Indonesia dan Malaysia agar tidak bergantung pada dolar.

Pertanyaan itu disampaikan Hendropriyono kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin (9/1).


"Importer terbesar di dunia (saat ini) China. Untuk itu petro dolar tampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Apakah ada konsep menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga?" tanya Hendropriyono.

Ia mengatakan, jika Indonesia dan Malaysia terus ketergantungan pada dolar AS, maka akan berdampak. Di samping itu, penyatuan mata uang juga diharapkan dapat membantu bebas bea impor kedua negara.

Sebagai jawaban, Anwar Ibrahim turut menyoroti perkembangan yuan China yang semakin luas. Namun ia tidak menilai penyatuan mata uang sebagai jawaban dari keresahan tersebut.

"Common currency ini memang jauh sedikit. Kalau EU (Uni Eropa) ke Euro itu terlalu panjang, tapi saya tidak pikir ke arah situ. Tapi yang critical-nya adalah kerja sama yang benar-benar erat, a common concerted-effect, satu strategi bersama," jelasnya.

Sebagai contoh, Anwar menyinggung kerja sama kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia yang masih belum kuat padahal keduanya merupakan produsen utama kelapa sawit dunia.

"Kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' kelapa sawit yang diwujudkan tahun 2015, tapi tidak berkembang," ucapnya.

"Kalau kita gabung tenaganya kita bisa terdepan," tambah dia.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya