Berita

Fraksi Damai Demokrasi menyambangi Fraksi PKB DPR RI di Senayan, Jakarta/RMOL

Politik

Di Senayan, DPRD Malang Bawa Empat Tuntutan Soal Tragedi Kanjuruhan

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah tuntutan disuarakan Fraksi Damai Demokrasi di DPR RI terkait tragedi Kanjuruhan yang hingga kini belum tuntas. Fraksi Damai Demokrasi sendiri berisi DPRD Kota Malang Fraksi PAN, Nasdem, Demokrat, Perindo, dan PSI.

Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Lookh Mahfudz menuturkan, pihaknya sengaja datang dari Malang, Jawa Timur untuk meminta pemerintah pusat memberikan perhatian penuh kepada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan seratusan nyawa.

“Dari surat yang kami layangkan ke DPR sudah tertera banyak hal, ada empat poin. Kami harapkan pemerintah hadir dalam sebuah keputusan yang memberikan rasa keadilan kepada para korban,” kata Lookh Mahfudz di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).


Ada empat tuntutan yang disampaikan anggota dewan Kota Malang ini. Pertama, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang meminta DPR RI agar segera membentuk Pansus Penyelesaian Kasus Kanjuruhan.

Kedua, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang meminta negara hadir dan ikut menangani rehabilitasi atas trauma yang dirasakan keluarga korban, pengobatan dan perhatian terhadap para korban luka, perhatian bagi para keluarga korban meninggal dunia hingga menanggung biaya hidup anak-anak korban yang ditinggalkan.

Ketiga, mereka meminta DPR RI ikut memperjuangkan agar persidangan terhadap enam tersangka kasus Kanjuruhan sesuai dengan locus delicti.

Empat, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang memohon agar DPR RI dapat mengambil langkah taktis dan strategis lainnya dengan harapan kasus tragedi Kanjuruhan dapat segera terselesaikan dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

“Itu tujuan utama kita. Karena, menyampaikan aspirasi bahwa itu adalah tugas DPR dan ada dalam sumpah DPR ketika dilantik menjadi wakil rakyat di Kota Malang,” tutupnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya