Berita

Fraksi Damai Demokrasi menyambangi Fraksi PKB DPR RI di Senayan, Jakarta/RMOL

Politik

Di Senayan, DPRD Malang Bawa Empat Tuntutan Soal Tragedi Kanjuruhan

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah tuntutan disuarakan Fraksi Damai Demokrasi di DPR RI terkait tragedi Kanjuruhan yang hingga kini belum tuntas. Fraksi Damai Demokrasi sendiri berisi DPRD Kota Malang Fraksi PAN, Nasdem, Demokrat, Perindo, dan PSI.

Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Lookh Mahfudz menuturkan, pihaknya sengaja datang dari Malang, Jawa Timur untuk meminta pemerintah pusat memberikan perhatian penuh kepada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan seratusan nyawa.

“Dari surat yang kami layangkan ke DPR sudah tertera banyak hal, ada empat poin. Kami harapkan pemerintah hadir dalam sebuah keputusan yang memberikan rasa keadilan kepada para korban,” kata Lookh Mahfudz di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Ada empat tuntutan yang disampaikan anggota dewan Kota Malang ini. Pertama, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang meminta DPR RI agar segera membentuk Pansus Penyelesaian Kasus Kanjuruhan.

Kedua, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang meminta negara hadir dan ikut menangani rehabilitasi atas trauma yang dirasakan keluarga korban, pengobatan dan perhatian terhadap para korban luka, perhatian bagi para keluarga korban meninggal dunia hingga menanggung biaya hidup anak-anak korban yang ditinggalkan.

Ketiga, mereka meminta DPR RI ikut memperjuangkan agar persidangan terhadap enam tersangka kasus Kanjuruhan sesuai dengan locus delicti.

Empat, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang memohon agar DPR RI dapat mengambil langkah taktis dan strategis lainnya dengan harapan kasus tragedi Kanjuruhan dapat segera terselesaikan dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

“Itu tujuan utama kita. Karena, menyampaikan aspirasi bahwa itu adalah tugas DPR dan ada dalam sumpah DPR ketika dilantik menjadi wakil rakyat di Kota Malang,” tutupnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya