Berita

Pernyataan sikap delapan elite partai politik tolak sistem proporsional tertutup/Net

Politik

Jangan Cuma Proporsional Tertutup, 8 Parpol Juga Harusnya Tolak Perppu Ciptaker

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 18:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Delapan partai politik (parpol) yang deklarasi menolak pemilu sistem proporsional tertutup diminta juga turut bersikap yang sama terkait dengan hadirnya Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, hal yang bagus ketika delapan parpol menolak sistem proporsional tertutup. Akan tetapi, kedelapan parpol tersebut seharusnya juga membahas soal Perppu Ciptaker yang dianggap merugikan buruh dan keluarganya, serta rakyat Indonesia.

"Kedelapan parpol juga harus membahas soal UU Ciptaker yang menyangkut dan menyentuh kepentingan langsung nasib buruh dan rakyat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/1).


Karena kata Muslim, jika hanya soal sistem pemilu saja yang diangkat dan digugat oleh delapan parpol, artinya parpol-parpol tersebut hanya mau mengurus kepentingan politik dan kekuasaan belaka.

"Tapi tidak bersuara saat nasib buruh dan rakyat yang sedang ditindas oleh pemerintah melalui Perppu," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya