Berita

Ilustrasi Iblis dan Malaikat/Net

Politik

Soal Perppu Ciptaker, Intelektual dan Politisi Perlu Contoh Konsistensi Iblis

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 10:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penerbitan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja di penghujung tahun 2022 telah menimbulkan sejumlah polemik di masyarakat. Pasalnya, penerbitan Perppu dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah lebih dulu memutus inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja.

Lewat keputusan itu, MK memberi waktu agar UU Ciptaker diperbaiki dalam kurun 2 tahun. Namun belum juga diperbaiki, pemerintah justru menerbitkan Perppu yang serupa UU Ciptaker.

Mantan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi memandang penerbitan Perppu Cipta Kerja ini telah mempererat hubungan antara Presiden Joko Widodo dan adik iparnya, yang juga Ketua MK, Anwar Usman. Sebab, Anwar Usman seolah diam saja saat keputusan lembaganya diabaikan oleh sang kakak ipar.


“Perppu Ciptaker telah mempererat hubungan kantor kakak ipar dan adik ipar,” ujar Adhie M. Massardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/1).

Tidak hanya itu, Adhie Massardi juga mengamati bahwa Perppu Ciptaker kini telah menimbulkan dampak besar, yaitu kemunculan konflik antara iblis dan malaikat di kalangan intelektual negeri. Bahkan malaikat bisa seketika berubah menjadi iblis lantaran tersesat dalam sistem.

Agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, Adhie Massardi meminta semua kelompok intelektual untuk konsisten pada jatidiri masing-masing. Jangan sampai, berubah menjadi iblis hanya untuk mempertahankan kekuasaan.

“Soal konsistensi kaum intelektual dan politisi perlu nyontoh ke iblis yang konsisten sejak era Adam untuk sesatkan manusia!” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya