Berita

Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Munawar AR/Net

Politik

Sistem Proporsional Tertutup Pangkas Kedaulatan Rakyat

MINGGU, 08 JANUARI 2023 | 00:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penolakan atas wacana penerapan kembali sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah satunya yang ditegaskan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Munawar AR, yang menilai sistem proporsional tertutup sama saja kembali kepada masa Orde Baru.

“Apabila hanya memilih parpol, kami menilai sama saja memangkas kedaulatan rakyat,” kata Munawar kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (7/1).

Menurut Munawar, nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini akan hilang. Padahal, sudah menjadi kewajiban semua untuk terus merawat dan mengawal pembangunan demokrasi agar lebih maju.


"Jika ada kekurangan tentu hanya tinggal kita perbaiki," ujarnya.

Munawar menambahkan, saat ini partainya sedang mempersiapkan untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, sebelumnya juga telah menargetkan 100 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh.

Selain itu, PKB Aceh juga sudah membuka pendaftaran bakal calon legislatif. Hingga saat ini yang mendaftar untuk DPR RI di dua Dapil Aceh melebihi alokasi kursi.

Untuk DPR Aceh, dari 10 Dapil, 8 Dapil di antaranya telah penuh oleh bakal calon legislatif yang mendaftar melalui laman Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Aceh. Sedangkan untuk DPRK sudah mencapai 50 persen pendaftar.

"Sehingga nanti ketika proses pendaftaran bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) kita sudah siap," tutup dia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya