Ini Sanksi Bagi Calon Anggota DPD yang Menggandakan Data Dukungan

Data dukungan yang diserahkan calon anggota DPD RI pada Pemilu Serentak 2024 yang terbukti ganda akan diberikan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota KPU RI, Idham Holik menjelaskan, jajarannya di tingkat provinsi telah dikirimkan Surat Nomor: 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal pelaksanaan tahapan pencalonan DPD Pemilu 2024, yang di dalamnya mengimbau agar memperhatikan ketentuan verifikasi dokumen dukungan sesuai persyaratan di PKPU 10/2022 .

"Sehubungan dengan pelaksana ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 10/2022, jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD, dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50," ujar Idham kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/1).

Selain itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI ini mengatakan, sanksi pengurangan data dukungan akan dilakukan apabila telah memperoleh ketatapan hukum dari lembaga penega hukum.

"Pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," demikian Idham menambahkan.

Untuk saat ini, KPU Provinsi tengah melaksanakan tahapan verifikasi data dukungan bakal calon anggota DPD Pemilu 2024 yang dimulai sejak 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023.