Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Setelah Dilarang Pemerintah, Tik Tok Diterpa Banyak Badai Politik dari Kaum Konservatif AS

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 01:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Undang Undang pelarangan Tik Tok dikalangan pemberintah AS, yang ditandatangani Presiden Joe Biden pekan lalu, menjadi awal dari tantangan besar yang harus dihadapi aplikasi video itu untuk bertahan di negeri Paman Sam.

Dimiliki oleh raksasa teknologi China ByteDance, TikTok telah menjadi sasaran politik kaum konservatif AS yang menuduh bahwa aplikasi yang diunduh oleh jutaan anak muda itu dapat menjadi alat mata-mata China.

Awalnya hanya partai Republik AS yang menekan keras larangan tersebut, tetapi kini Demokrat juga ikut bergabung dalam gelombang kritik yang ditujukan pada Tik Tok.


"TikTok setara dengan fentanyl digital. Ini sangat membuat ketagihan dan merusak dan kami melihat data yang meresahkan tentang dampak korosif dari penggunaan media sosial yang terus-menerus," kata anggota parlemen dari Partai Republik Mike Gallagher, seperti dimuat The Star pada Jumat (6/12).

Untuk bisa bertahan di AS, Tik Tok pernah diberikan tawaran melepaskan diri dari ByteDance, untuk menghapus identitas China yang melekat pada mereka.

Saran itu dikeluarkan oleh Mantan Presiden AS, Donald Trump yang memerintahkan agar operasi TikTok  AS dijual ke perusahaan dalam negeri Oracle, sebelum Presiden Biden menjabat dan mengambil keputusan yang lebih sulit.

Hingga kini, Tik Tok tengah berupaya untuk menemukan pengaturan jangka panjang dengan pemerintah AS melalui Komite antarlembaga rahasia untuk Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS).

Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter mengungkapkan TikTok dan pemerintahan Biden hampir mengumumkan kesepakatan jangka panjang yang akan menetapkan perlindungan ketat untuk data pengguna AS.

“Solusi yang sedang dipertimbangkan oleh CFIUS adalah paket tindakan komprehensif dengan lapisan pemerintah dan pengawasan independen, jauh melampaui apa yang dilakukan perusahaan sejenis saat ini,” jelasnya.

Tetapi, upaya itu kembali terhambat di tengah kritik publik dari Direktur FBI Christopher Wray yang menyebut TikTok memiliki ancaman terhadap keamanan nasional.

Ancaman itu dijelaskan Wray bulan lalu, dengan memperingatkan bahwa China memiliki kemampuan untuk mengontrol algoritme aplikasi dan yang membuat pengguna AS memiliki pemikiran yang buruk terhadap pemerintah.

Menanggapi itu, Tik Tok dengan tegas menyangkal bahwa pemerintah China memiliki kontrol semacam itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya