Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Setelah Dilarang Pemerintah, Tik Tok Diterpa Banyak Badai Politik dari Kaum Konservatif AS

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 01:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Undang Undang pelarangan Tik Tok dikalangan pemberintah AS, yang ditandatangani Presiden Joe Biden pekan lalu, menjadi awal dari tantangan besar yang harus dihadapi aplikasi video itu untuk bertahan di negeri Paman Sam.

Dimiliki oleh raksasa teknologi China ByteDance, TikTok telah menjadi sasaran politik kaum konservatif AS yang menuduh bahwa aplikasi yang diunduh oleh jutaan anak muda itu dapat menjadi alat mata-mata China.

Awalnya hanya partai Republik AS yang menekan keras larangan tersebut, tetapi kini Demokrat juga ikut bergabung dalam gelombang kritik yang ditujukan pada Tik Tok.


"TikTok setara dengan fentanyl digital. Ini sangat membuat ketagihan dan merusak dan kami melihat data yang meresahkan tentang dampak korosif dari penggunaan media sosial yang terus-menerus," kata anggota parlemen dari Partai Republik Mike Gallagher, seperti dimuat The Star pada Jumat (6/12).

Untuk bisa bertahan di AS, Tik Tok pernah diberikan tawaran melepaskan diri dari ByteDance, untuk menghapus identitas China yang melekat pada mereka.

Saran itu dikeluarkan oleh Mantan Presiden AS, Donald Trump yang memerintahkan agar operasi TikTok  AS dijual ke perusahaan dalam negeri Oracle, sebelum Presiden Biden menjabat dan mengambil keputusan yang lebih sulit.

Hingga kini, Tik Tok tengah berupaya untuk menemukan pengaturan jangka panjang dengan pemerintah AS melalui Komite antarlembaga rahasia untuk Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS).

Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter mengungkapkan TikTok dan pemerintahan Biden hampir mengumumkan kesepakatan jangka panjang yang akan menetapkan perlindungan ketat untuk data pengguna AS.

“Solusi yang sedang dipertimbangkan oleh CFIUS adalah paket tindakan komprehensif dengan lapisan pemerintah dan pengawasan independen, jauh melampaui apa yang dilakukan perusahaan sejenis saat ini,” jelasnya.

Tetapi, upaya itu kembali terhambat di tengah kritik publik dari Direktur FBI Christopher Wray yang menyebut TikTok memiliki ancaman terhadap keamanan nasional.

Ancaman itu dijelaskan Wray bulan lalu, dengan memperingatkan bahwa China memiliki kemampuan untuk mengontrol algoritme aplikasi dan yang membuat pengguna AS memiliki pemikiran yang buruk terhadap pemerintah.

Menanggapi itu, Tik Tok dengan tegas menyangkal bahwa pemerintah China memiliki kontrol semacam itu.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya