Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Setelah Dilarang Pemerintah, Tik Tok Diterpa Banyak Badai Politik dari Kaum Konservatif AS

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 01:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Undang Undang pelarangan Tik Tok dikalangan pemberintah AS, yang ditandatangani Presiden Joe Biden pekan lalu, menjadi awal dari tantangan besar yang harus dihadapi aplikasi video itu untuk bertahan di negeri Paman Sam.

Dimiliki oleh raksasa teknologi China ByteDance, TikTok telah menjadi sasaran politik kaum konservatif AS yang menuduh bahwa aplikasi yang diunduh oleh jutaan anak muda itu dapat menjadi alat mata-mata China.

Awalnya hanya partai Republik AS yang menekan keras larangan tersebut, tetapi kini Demokrat juga ikut bergabung dalam gelombang kritik yang ditujukan pada Tik Tok.

"TikTok setara dengan fentanyl digital. Ini sangat membuat ketagihan dan merusak dan kami melihat data yang meresahkan tentang dampak korosif dari penggunaan media sosial yang terus-menerus," kata anggota parlemen dari Partai Republik Mike Gallagher, seperti dimuat The Star pada Jumat (6/12).

Untuk bisa bertahan di AS, Tik Tok pernah diberikan tawaran melepaskan diri dari ByteDance, untuk menghapus identitas China yang melekat pada mereka.

Saran itu dikeluarkan oleh Mantan Presiden AS, Donald Trump yang memerintahkan agar operasi TikTok  AS dijual ke perusahaan dalam negeri Oracle, sebelum Presiden Biden menjabat dan mengambil keputusan yang lebih sulit.

Hingga kini, Tik Tok tengah berupaya untuk menemukan pengaturan jangka panjang dengan pemerintah AS melalui Komite antarlembaga rahasia untuk Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS).

Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter mengungkapkan TikTok dan pemerintahan Biden hampir mengumumkan kesepakatan jangka panjang yang akan menetapkan perlindungan ketat untuk data pengguna AS.

“Solusi yang sedang dipertimbangkan oleh CFIUS adalah paket tindakan komprehensif dengan lapisan pemerintah dan pengawasan independen, jauh melampaui apa yang dilakukan perusahaan sejenis saat ini,” jelasnya.

Tetapi, upaya itu kembali terhambat di tengah kritik publik dari Direktur FBI Christopher Wray yang menyebut TikTok memiliki ancaman terhadap keamanan nasional.

Ancaman itu dijelaskan Wray bulan lalu, dengan memperingatkan bahwa China memiliki kemampuan untuk mengontrol algoritme aplikasi dan yang membuat pengguna AS memiliki pemikiran yang buruk terhadap pemerintah.

Menanggapi itu, Tik Tok dengan tegas menyangkal bahwa pemerintah China memiliki kontrol semacam itu.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya