Singgung Tumbangkan Orde Baru, Anggota BPK Ajak Mahasiswa Rapatkan Barisan

Perananan mahasiswa dalam proses pembangunan bangsa pra reformasi 1998 menjadi contoh konkret untuk bisa diterapkan di masa kini, mengingat saat ini diperlukan gerakan mahasiswa yang berubah dari gerakan moral menjadi kembali ke gerakan politik.

Hal itu disampaikan mantan aktivis mahasiswa era 80-90an yang kini menjadi anggota 6 BPK-RI, Pius Lustrilanang, saat Kuliah Umum dan Bedah buku "Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999", di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Kampus Jimbaran, Bali, Jumat (6/1).

"Karena rezim (Orde Baru) yang kita lawan (saat itu) harus dilawan dengan serius pula, bukan dengan demonstrasi sporadis tapi dengan pengorganisasian yang terstruktur," ujar Pius.

Salah satu bentuk gerakan politik mahasiswa, disebutkan Pius, muncul pada tahun 1993 dimana lahir apa yang dinamakan Aliansi Demokrasi Rakyat (Aledera) dengan tujuan khusus membangun demokratisasi, menggalang kekuatan rakyat, menggalang kekuatan LSM, dan berkolaborasi dengan semua partai.

Pius berpendapat, kondisi politik saat ini mesti dilawan oleh kaum pelajar yang dalam hal ini mahasiswa. Sebab menurutnya, pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo sebagai Presiden RI telah mempelihatkan kinerja yang tak lagi memikirkan masyarakat banyak.

"Tapi gerakan mahasiswa hari ini ya mungkin hanya akan muncul ketika terjadi kebuntuan di parlemen. Ketika UU Omnibuslaw ada buntu, ya mahasiswa turun. Tapi saya percaya, nanti kalau ada kebuntuan lagi, ya gerakan mahasiswa akan muncul lagi," tuturnya.

"Dan meskipun ada wacana tiga periode, tapi dalam forum ilmiah ini, saya juga berhak mewacanakan bahwa perlu 20 tahun untuk memperjuangkan demokrasi yang telah melahirkan banyak partai politik, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat," demikian Pius menyinggung

Acara tersebut juga dihadiri Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.,IPU beserta jajarannya dengan nara sumber Prof. Dr. Drs. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I Fakultas Hukum), yang dihadiri sekitar 3000 mahasiswa Universitas Udayana.