Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah: Mahfud MD Otak di Balik Perppu Ciptaker

KAMIS, 05 JANUARI 2023 | 09:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dianggap sebagai otak di balik pembuatan Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Analisis ini disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, usai memperhatikan pernyataan Mahfud di media sosial.

"Dari pernyataannya di medsos yang ia miliki, saya cermati tentang Perppu Ciptaker ini sepertinya MMD (Mahfud MD) adalah otak di balik pembuatan Perppu itu. Atau ia pendukung utamanya," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (5/1).


Parahnya, kata Ubedilah, Presiden Joko Widodo terlihat tanpa berpikir panjang menyetujui diterbitkannya Perppu Ciptaker. Menurut Ubedilah, realitas tersebut menunjukkan cara kerja pemerintah yang kampungan atau tradisional. Sebab, ciri kerja pemerintah yang kampungan itu mengabaikan rasionalitas.

"Betapa tidak rasionalnya rezim ini membuat Perppu tanpa argumen ketatanegaraan yang kuat. Tidak ada situasi kegentingan yang memaksa tiba-tiba keluar Perppu, padahal sudah ada amar putusan MK untuk diperbaiki selama dua tahun," kritik Ubedilah.

Pada titik itu, akhirnya diketahui bahwa Presiden Jokowi dan Mahfud MD tidak berpihak kepada rakyat banyak. Tetapi berpihak kepada oligarki.

"Ini negara sangat berbahaya jika dikelola dengan cara-cara seperti itu. Saya kira sudah waktunya kaum intelektual, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik yang masih lurus untuk berpikir mengakhiri pemerintahan yang model begini," pungkas Ubedilah.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya