Berita

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL

Hukum

Sadar Masuk Tahun Pemilu, Ali Fikri: KPK Tidak Ada Kaitan Sama Sekali dengan Urusan Politik

RABU, 04 JANUARI 2023 | 22:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menjelang Pemilu 2024 atau dikenal sebagai tahun politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat tidak mengaitkan apa yang dikerjakan lembaga antirasuah ini ke ranah politik, termasuk terkait penyelidikan penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya menyadari bahwa saat ini adalah gerbang menuju Pemilu 2024, yang disebut sebagai tahun politik.

"Maka kerja-kerja KPK, pasti selalu akan dikaitkan dengan politik. Tapi kami pastikan, bahwa seluruh kerja-kerja, program-program KPK khususnya yang berkaitan dengan penindakan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).


Karena kata Ali, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang tidak pandang bulu melihat latar belakang sosial maupun latar belakang politik dalam menindak pihak pihak yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut, Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam rangka menarget pihak tertentu. Meski demikian, ketika ada laporan masuk ke lembaga antirasuah, KPK, pasti akan menindaklanjuti.

"Jadi sekali lagi, kami sih berharap, bahwa masyarakat siapapun itu, jangan kemudian selalu mengkaitkan bahwa apa yang dikerjakan KPK, selalu dikaitkan dengan politik, karena kami lembaga penegak hukum," pungkas Ali.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya