Wakil Ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan/Net
Wakil Ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan mengaku hanya ditanya soal tugas-tugasnya sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia periode tahun 2009-2014 dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana bergulir fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM).
"Ditanya soal tugas-tugas menteri di bidang pengawasan," ujar Syarief Hasan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (4/1).
Syarief mengaku, tidak menghitung berapa pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penyidik KPK kepada dirinya. Yang pasti kata Syarief, tim penyidik tidak banyak melontarkan pertanyaan. Syarief pun mengaku tidak ditanya soal aliran uang Rp 116,8 miliar terkait korupsi ini.
"Gak hitung, tapi gak banyak (pertanyaan). Gak (bantah dicecar KPK soal aliran uang Rp 116,8 miliar)" pungkas Syarief.
Syarief telah hadir di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi ACLC C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.10 WIB. Dia pun sudah selesai diperiksa dan meninggalkan Gedung ACLC C1 KPK sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam agenda pemanggilan sebelumnya, ditulis bahwa Syarief Hasan akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 116,8 miliar ini, KPK resmi menahan empat orang tersangka, yakni Kemas Danial (KD) selaku Direktur LPDB KUMKM periode 2010-2017; Dodi Kurniadi (DK) selaku Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti (Kopanti) Jabar; Deden Wahyudi (DW) selaku Sekretaris II Kopanti Jabar; dan Stevanus Kusnadi (SK) selaku Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN).
