Berita

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay,

Politik

Legislator PAN: Parpol dan Masyarakat Ingin Sistem Proporsional Terbuka

SELASA, 03 JANUARI 2023 | 09:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mayoritas partai politik dan masyarakat banyak yang mengharapkan agar Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka seperti yang digunakan pada tiga pemilu sebelumnya.

"Pemilu itu kan milik masyarakat. Pesertanya juga anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi yang bernama partai politik. Sudah semestinya seluruh penyelenggaraannya sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Selasa (3/1).

Atas dasar itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menyebut bahwa aspirasi dari parpol dan masyarakat tersebut perlu didengar oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Sebab, di dalam sistem proporsional terbuka, partisipasi politik masyarakat dipastikan lebih luas. Karena demokrasi itu pada intinya adalah partisipasi dan keterbukaan.

“Semakin tinggi partisipasi publik, semakin bagus kualitasnya. Sebaliknya, demokrasi akan mundur jika keterlibatan publik dipinggirkan. Apalagi, penentuan calon wakil rakyat dilakukan secara tertutup dan terkonsentrasi pada lingkup internal partai politik,” pungkasnya.

Wacana penerapan sistem proporsional tertutup disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, pada acara Catatan Akhir Tahun KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis lalu (29/12). Hasyim menjelaskan, hal tersebut hanya sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di MK tentang UU Kepemiluan saat ini.

Jadi, hal itu bukanlah usulan dari KPU. Melainkan dari kondisi faktual kepemiluan yang terjadi saat ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya