Berita

Rapat DPRD Karanganyar/RMOLJateng

Nusantara

DPRD Karanganyar Tidak Habis Pikir Anggaran Aspirasi Hilang Usai APBD 2023 Ditetapkan

SELASA, 03 JANUARI 2023 | 02:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Lima fraksi di DPRD Karanganyar yakni PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, dan PKB mengklarifikasi adanya beberapa anggaran aspirasi yang hilang usai APBD 2023 disahkan belum lama ini.

Padahal anggaran yang hilang merupakan hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat serta telah dibahas dan menjadi keputusan bersama sebelum APBD 2023 ditetapkan.

Ketua Fraksi Gerindra, Adhe Eliana mengatakan, proses penetapan APBD dijalankan sesuai prosedur.


"Seluruh pembahasan anggaran melalui Musrenbang, RKPD, penyerapan aspirasi. Selanjutnya disepakati dalam RAPBD sebelum akhirnya ditetapkan dalam APBD," kata Adhe Eliana dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Senin (2/1).

Adhe Eliana menyampaikan, tugas dan fungsi pokok DPRD adalah legislasi, budgeting dan pengawasan. Di mana dalam tugas anggaran ada yang disebut serap aspirasi dengan melakukan reses bersama masyarakat dan alam satu tahun ada tiga kali reses.

"Untuk itu kami (fraksi) sampaikan bahwa pandangan kami dalam APBD 2023 itu di luar kesepakatan yang ada. Tadi kita sudah klarifikasi pada DPRD dan ternyata beliau juga tidak mengetahui terkait hal tersebut," tegasnya.

Ditambahkan Ketua Fraksi PKS, Samsul Bahri memandang pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Pemkab Karanganyar ini, tidak baik bagi kedua lembaga dan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat.

"Penganggaran dari kesepakatan itu bukan sesuatu yang biasa karena ini merupakan kelembagaan. Eksekutif meninggalkan legislatif. Padahal bahase(APBD) kan bareng," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan, dia secara pribadi maupun kelembagaan tidak mengetahui kenapa ada ketidaksesuaian. Padahal prosesnya sudah dilalui sesuai prosedur karena itu usulan dari  masyarakat.

Dalam waktu dekat, dia memastikan bakal memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk bertanya bagaimana teknis dan mekanismenya seperti apa.

“Kita tampung (keluhan dari fraksi) menerima dan mengakomodir untuk dicarikan solusi. Nanti diklarifikasi, kita undang, kita akan tanya bagaimana teknisnya," pungkas Bagus Selo.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

KKB dan Ancaman Nyata terhadap Kemanusiaan di Papua

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:59

Telkom Turunkan 20 Ribu Personel Amankan Layanan Telekomunikasi

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:40

Salat Id Sambil Menikmati Keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:19

PKS Minta DPR dan Pemerintah Rombak APBN 2026

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:55

Ketika Gerakan Rakyat Kehilangan Akar

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:35

BGN Perketat Pengawasan Sisa Pangan dan Limbah MBG

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:15

Tokoh Perempuan Dorong Polri Telusuri Dugaan Aliran Dana Asing

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:59

Arsitek Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Timor Leste

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:33

Pertemuan Prabowo-Megawati Panggilan Persatuan di Tengah Kemelut Global

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:13

Pengamanan Selat Bali

Jumat, 20 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya