Berita

Ketua KPU OKU, Naning Wijaya/RMOLSumsel

Politik

Minta Masukan Publik Terkait Opsi Dapil, KPU OKU Terkesan Labil

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 04:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terkesan labil dalam menetapkan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil).

Sebab, KPU OKU membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan tanggapan, masukan dan kritikan sebelum keputusan penetapan Dapil ditetapkan.

Tanggapan dan masukan dimaksud, bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan ke KPU. Termasuk bisa disampaikan melalui website, ataupun akun media sosial KPU seperti Instagram dan Facebook.


“Intinya opsi tiga dapil yang ditawarkan boleh ditanggapi dan itu akan kami tayangkan,” ujar Ketua KPU OKU, Naning Wijaya dikutip Kantor Berita RMOLSumsel Minggu (01/01).

Hanya saja, tegas Naning, jangan menyebut satu atau dua diantara opsi yang ditawarkan itu salah atau bermasalah. Apalagi memojokkan opsi yang lain dan mengaitkannya dengan unsur primordialisme.

“OKU ini sudah multikultural. Contoh di Ulu Ogan, di sana juga ada orang Jawanya. Di Lubuk Batang juga ada suku Jawanya, seperti di SP 1, SP 2. Jadi kalau bercerita dapil 2 dan 3 cenderung membelah kesukuan, itu salah,” jelasnya.

Lagi pula, tiga opsi dapil yang ditawarkan itu sudah lolos dalam aplikasi sipol. Artinya, tiga opsi dapil itu tidak bermasalah dengan syarat dapil.

“Opsi-opsi ini sudah dipublish dan sudah disampaikan melalui aplikasi sidapil. Tidak masalah ketika mau memilih salah satu opsi tersebut," katanya.

Beberapa waktu lalu KPU telah menggelar uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU untuk Pemilu 2024 mendatang.

Dalam uji publik tersebut, KPU OKU menawarkan tiga opsi dapil, yakni; opsi pertama 4 dapil, opsi kedua dan ketiga 5 dapil.

Tiga opsi rancangan dapil ini, menurut Naning, akan diputuskan dan ditetapkan pada Februari 2023 mendatang dengan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat, parpol, lembaga dan perorangan.

“Sekali lagi, boleh kasih masukan. Tapi jangan bilang opsi itu salah, bermasalah atau jadi opsi terburuk. Opsi itu sudah lolos dalam aplikasi sidapil. Kalau itu salah, ya berarti kami salah,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya