Berita

Ketua KPU OKU, Naning Wijaya/RMOLSumsel

Politik

Minta Masukan Publik Terkait Opsi Dapil, KPU OKU Terkesan Labil

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 04:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terkesan labil dalam menetapkan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil).

Sebab, KPU OKU membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan tanggapan, masukan dan kritikan sebelum keputusan penetapan Dapil ditetapkan.

Tanggapan dan masukan dimaksud, bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan ke KPU. Termasuk bisa disampaikan melalui website, ataupun akun media sosial KPU seperti Instagram dan Facebook.


“Intinya opsi tiga dapil yang ditawarkan boleh ditanggapi dan itu akan kami tayangkan,” ujar Ketua KPU OKU, Naning Wijaya dikutip Kantor Berita RMOLSumsel Minggu (01/01).

Hanya saja, tegas Naning, jangan menyebut satu atau dua diantara opsi yang ditawarkan itu salah atau bermasalah. Apalagi memojokkan opsi yang lain dan mengaitkannya dengan unsur primordialisme.

“OKU ini sudah multikultural. Contoh di Ulu Ogan, di sana juga ada orang Jawanya. Di Lubuk Batang juga ada suku Jawanya, seperti di SP 1, SP 2. Jadi kalau bercerita dapil 2 dan 3 cenderung membelah kesukuan, itu salah,” jelasnya.

Lagi pula, tiga opsi dapil yang ditawarkan itu sudah lolos dalam aplikasi sipol. Artinya, tiga opsi dapil itu tidak bermasalah dengan syarat dapil.

“Opsi-opsi ini sudah dipublish dan sudah disampaikan melalui aplikasi sidapil. Tidak masalah ketika mau memilih salah satu opsi tersebut," katanya.

Beberapa waktu lalu KPU telah menggelar uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU untuk Pemilu 2024 mendatang.

Dalam uji publik tersebut, KPU OKU menawarkan tiga opsi dapil, yakni; opsi pertama 4 dapil, opsi kedua dan ketiga 5 dapil.

Tiga opsi rancangan dapil ini, menurut Naning, akan diputuskan dan ditetapkan pada Februari 2023 mendatang dengan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat, parpol, lembaga dan perorangan.

“Sekali lagi, boleh kasih masukan. Tapi jangan bilang opsi itu salah, bermasalah atau jadi opsi terburuk. Opsi itu sudah lolos dalam aplikasi sidapil. Kalau itu salah, ya berarti kami salah,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya