Singgung Potensi Polarisasi, Kapolri: Jaga Persatuan di Pemilu 2024 Syarat Mutlak

Dampak Pemilu Serentak 2019 yang lalu berupa polarisasi di masyarakat, menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai satu hal yang harus dievaluasi, agar tak terjadi kembali pada Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Hal tersebut ditekankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

"Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sosok jenderal bintang empat yang biasa dipanggil Sigit ini menilai, polarisasi bisa diminimalisir dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai makna pemilu.

"Perbedaan pilihan, pendapat, adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan, yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama," kata Sigit.

"Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," sambungnya menegaskan.

Di samping itu, Sigit memastikan melalui MoU yang dilakukan bersama KPU RI bisa memperkuat sinergi untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang damai, jurdil, dan luber.

"Tentunya kita sepakat bahwa Indonesia, ingin menjadi salah satu barometer terkait dengan penyelenggaran Pemilu mapan dan demokratis. Yang meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita," demikian Sigit menekankan.