Berita

Tiga menteri dari partai Nasdem/net

Politik

Sudah Beda Fatsun Politik, Jokowi Disarankan Segera Evaluasi Menteri dari Nasdem

SENIN, 26 DESEMBER 2022 | 23:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Konsen publik dan termasuk elite politik mulai tahun 2023 besok diprediksi bakal bergeser tak lagi kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini yang menurut sejumlah pemerhati politik bisa menjadi pemantik dilakukannya reshuffle kabinet.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pada Senin (26/12).

Ia menjelaskan, salah satu yang cukup nampak dari dinamika politik saat ini adalah perbedaan arah politik satu parpol koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem).


"Satu partai yang posisinya sebagai mitra koalisi tapi di sisi lain punya fatsun politik yang berbeda dengan Jokowi, dengan membangun koalisi yang diberi nama 'Koalisi Perubahan'," ujar Ali.

"Dari namanya saja sudah memberikan simbol bahwa dia anti Jokowi," sambungnya menegaskan.

Namun ketika mendengar rencana Jokowi akan melaksanakan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan mengganti sejumlah menteri yang kini masih menjabat, Ali yang kini tengah menjadi mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia memandang itu sudah tepat diaktualisasikan.

"Nah ini juga, (menteri-menteri dari Partai Nasdem) perlu dievaluasi, apakah tetap dilanjutkan di barisan kabinet dengan persyaratan-persyaratan tertentu, atau dikeluarkan dari barisan kabinet. Ini juga menentukan nanti," tuturnya.

"Karena harus diakui tahun 2023 ini tahun politik. Fokus semua masyarakat atau elit politik akan bergeser dari presiden jokowi ke capres 2024 mendatang. Maka isu reshuffle sangat relevan jika kita melihat timing-nya," demikian Ali menambahkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya