Berbagai kalangan meminta agar konflik Kraton Kasunanan Surakarta segera berakhir. Upaya menghadirkan kedua belah pihak untuk duduk bersama menjadi salah satu solusi.
Salah satunya pihak yang mengajak pihak-pihak yang berkonflik di Keraton Surakarta adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dengan komunikasi bersama, diharapkan permasalahan yang belasan tahun terjadi di internal Keraton bisa diselesaikan.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi dalan internal Keraton Solo bisa diselesaikan tanpa harus melibatkan pihak luar. Jika penyelesaian melibatkan pihak luar justru makin berlarut dan semakin lama titik temunya.
"Masalah-masalah yang ada di sana
mbok duduk bareng, karena ini problemnya di keluarga, rembukan bareng, itu jauh lebih baik," pesan Ganjar, seperti diwartakan
Kantor Berita RMOLJateng, Minggu (25/12).
Senada dengan Ganjar, Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam akun Twitternya @gibran_tweet menjawab pertanyaan netizen agar dirinya turun tangan soal konflik Keraton Solo.
"Sudah sering pak. Tadi pagi saya sudah janjian dengan pak kapolres agar kedua kubu bisa duduk bareng dan berdamai. Kami siap untuk memfasilitasi mediasi," cuit Gibran.
Rencananya dalam waktu dekat Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi akan mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi guna membuka komunikasi yang tersumbat.
"Jika memang ada selisih paham InsyaAllah nanti mungkin Senin, Selasa, atau Rabu depan akan kami coba undang untuk mediasi. Kami akan ke beliau yang memang mungkin komunikasi yang tersumbat agar beliau bisa menyelesaikan masing-masing," imbuhnya.
Terpisah, Ketua Eksekutif LDA, Kanjeng Pangeran (KP) Eddy Wirabhumi meminta agar semua bersinergi, bersama menjaga dan melestarikan Keraton sebagai warisan budaya bangsa.
"Ini aset bangsa, aset dinasti yang mesti dijaga bersama," tegasnya.
Konflik yang terjadi di Keraton Surakarta merupakan buntut penetapan putra mahkota oleh Paku Buwono XIII beberapa waktu lalu.
Konflik ini diduga melibatkan pihak Paku Buwono XIII (Hangabehi) dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng.
LDA menentang keputusan PB XIII menetapkan putra tunggalnya Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya, hasil pernikahan dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu PB XIII Hangabehi, sebagai putra mahkota.
Pada Jumat sore (23/12) kedua kubu pun terlibat bentrok. Hingga mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka.
