Berita

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam/RMOL

Politik

Tantang Penolak IKN, OSO Ingin Jokowi Bantu Naikkan Elektoral Hanura

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 14:09 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Manuver politik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapa Odang (OSO) yang berani menantang debat para pihak yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) ditengarai untuk meningkatkan elektoral partai yang ia pimpin.

Analisa itu disampaikan Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).

Menurut, Arman, apa yang dilakukan politisi sekaligus pengusaha OSO adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.


Kalau dinilai dinilai dari perspektif politik, Arman menilai sangat jelas hal itu dilakukan agar ada dampak elektoral terhadap Partai Hanura.

"Baik yang dilakukan oleh Jokowi sebagai penguasa secara langsung maupun harapan simpatisan publik yang pro IKN," jelas Arman.

Makna politik yang Arman tangkap, setidaknya OSO ingin meminta bantuan presiden Jokowi agar Partai Hanura bisa masuk senayan.

"Kan nanti akan diamankan kebijakan itu, kira kira jika dieksplisitkan," terang Arman.

Dalam pandangan Arman, manuver politik biasa dilakukan oleh partai yang masih buram. Apakah akan dapat lolos parliamentary threshold atau tidak, garansi politik penting didapatkan OSO.

"Garantee ini sebagai bentuk dari gimmick agar "penguasa" bisa membantu atau tidak menjegal," demikian analisa Arman.

Selain itu, Arman juga punya spekulasi analisa. Bisa saja dari perspektif bisnis, maka jelas jaminan dukungan tersebut mengarah pada pembagian kue proyek IKN yang spektakuler tersebut.

"Ditambah OSO adalah figur yang terkenal tegas dan berani diwilayah kalimantan, jika "pawang" sudah menjamin, menutup potensi dari gejolak sosial atas penolakan yang terjadi ditingkat lokal," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya