Berita

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam/RMOL

Politik

Tantang Penolak IKN, OSO Ingin Jokowi Bantu Naikkan Elektoral Hanura

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 14:09 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Manuver politik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapa Odang (OSO) yang berani menantang debat para pihak yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) ditengarai untuk meningkatkan elektoral partai yang ia pimpin.

Analisa itu disampaikan Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).

Menurut, Arman, apa yang dilakukan politisi sekaligus pengusaha OSO adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.


Kalau dinilai dinilai dari perspektif politik, Arman menilai sangat jelas hal itu dilakukan agar ada dampak elektoral terhadap Partai Hanura.

"Baik yang dilakukan oleh Jokowi sebagai penguasa secara langsung maupun harapan simpatisan publik yang pro IKN," jelas Arman.

Makna politik yang Arman tangkap, setidaknya OSO ingin meminta bantuan presiden Jokowi agar Partai Hanura bisa masuk senayan.

"Kan nanti akan diamankan kebijakan itu, kira kira jika dieksplisitkan," terang Arman.

Dalam pandangan Arman, manuver politik biasa dilakukan oleh partai yang masih buram. Apakah akan dapat lolos parliamentary threshold atau tidak, garansi politik penting didapatkan OSO.

"Garantee ini sebagai bentuk dari gimmick agar "penguasa" bisa membantu atau tidak menjegal," demikian analisa Arman.

Selain itu, Arman juga punya spekulasi analisa. Bisa saja dari perspektif bisnis, maka jelas jaminan dukungan tersebut mengarah pada pembagian kue proyek IKN yang spektakuler tersebut.

"Ditambah OSO adalah figur yang terkenal tegas dan berani diwilayah kalimantan, jika "pawang" sudah menjamin, menutup potensi dari gejolak sosial atas penolakan yang terjadi ditingkat lokal," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya