Berita

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam/RMOL

Politik

Tantang Penolak IKN, OSO Ingin Jokowi Bantu Naikkan Elektoral Hanura

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 14:09 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Manuver politik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapa Odang (OSO) yang berani menantang debat para pihak yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) ditengarai untuk meningkatkan elektoral partai yang ia pimpin.

Analisa itu disampaikan Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).

Menurut, Arman, apa yang dilakukan politisi sekaligus pengusaha OSO adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.


Kalau dinilai dinilai dari perspektif politik, Arman menilai sangat jelas hal itu dilakukan agar ada dampak elektoral terhadap Partai Hanura.

"Baik yang dilakukan oleh Jokowi sebagai penguasa secara langsung maupun harapan simpatisan publik yang pro IKN," jelas Arman.

Makna politik yang Arman tangkap, setidaknya OSO ingin meminta bantuan presiden Jokowi agar Partai Hanura bisa masuk senayan.

"Kan nanti akan diamankan kebijakan itu, kira kira jika dieksplisitkan," terang Arman.

Dalam pandangan Arman, manuver politik biasa dilakukan oleh partai yang masih buram. Apakah akan dapat lolos parliamentary threshold atau tidak, garansi politik penting didapatkan OSO.

"Garantee ini sebagai bentuk dari gimmick agar "penguasa" bisa membantu atau tidak menjegal," demikian analisa Arman.

Selain itu, Arman juga punya spekulasi analisa. Bisa saja dari perspektif bisnis, maka jelas jaminan dukungan tersebut mengarah pada pembagian kue proyek IKN yang spektakuler tersebut.

"Ditambah OSO adalah figur yang terkenal tegas dan berani diwilayah kalimantan, jika "pawang" sudah menjamin, menutup potensi dari gejolak sosial atas penolakan yang terjadi ditingkat lokal," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya