Berita

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam/RMOL

Politik

Tantang Penolak IKN, OSO Ingin Jokowi Bantu Naikkan Elektoral Hanura

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 14:09 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Manuver politik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapa Odang (OSO) yang berani menantang debat para pihak yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) ditengarai untuk meningkatkan elektoral partai yang ia pimpin.

Analisa itu disampaikan Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).

Menurut, Arman, apa yang dilakukan politisi sekaligus pengusaha OSO adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.


Kalau dinilai dinilai dari perspektif politik, Arman menilai sangat jelas hal itu dilakukan agar ada dampak elektoral terhadap Partai Hanura.

"Baik yang dilakukan oleh Jokowi sebagai penguasa secara langsung maupun harapan simpatisan publik yang pro IKN," jelas Arman.

Makna politik yang Arman tangkap, setidaknya OSO ingin meminta bantuan presiden Jokowi agar Partai Hanura bisa masuk senayan.

"Kan nanti akan diamankan kebijakan itu, kira kira jika dieksplisitkan," terang Arman.

Dalam pandangan Arman, manuver politik biasa dilakukan oleh partai yang masih buram. Apakah akan dapat lolos parliamentary threshold atau tidak, garansi politik penting didapatkan OSO.

"Garantee ini sebagai bentuk dari gimmick agar "penguasa" bisa membantu atau tidak menjegal," demikian analisa Arman.

Selain itu, Arman juga punya spekulasi analisa. Bisa saja dari perspektif bisnis, maka jelas jaminan dukungan tersebut mengarah pada pembagian kue proyek IKN yang spektakuler tersebut.

"Ditambah OSO adalah figur yang terkenal tegas dan berani diwilayah kalimantan, jika "pawang" sudah menjamin, menutup potensi dari gejolak sosial atas penolakan yang terjadi ditingkat lokal," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya