Berita

Forum Mahasiswa Bersatu Sulawesi Tengah (Format Sulteng) turun jalan minta dugaan pelanggaran HAM perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara diusut tuntas/Ist

Nusantara

Giliran Format Sulteng Tuntut Komnas HAM Periksa Petinggi Amman Mineral

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 19:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Desakan agar dugaan pelanggaran HAM perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara diusut tuntas, terus berdatangan. Kali ini, desakan itu disuarakan Forum Mahasiswa Bersatu Sulawesi Tengah (Format Sulteng).

Ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus STMIK BMP Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/12).

Dalam aksi ini, mereka juga menyatakan dukungan terhadap aksi mogok makan yang dilakukan mahasiswa dan warga Kabupaten Sumbawa Barat yang tergabung dalam Amanat KSB di Komnas HAM Jakarta, sejak 13 Desember 2022 lalu.


“Kami mendukung penuh perjuangan mahasiswa dan rakyat NTB yang tergabung dalam Amanat KSB untuk terus melawan dan memperjuangkan hak-haknya yang dirampas PT Amman Mineral,” tegas Humas Format Sulteng, Ista Mujahadin Akbar.

Selain orasi, Format Sulteng juga membakar spanduk logo serta oknum petinggi Amman Mineral yang diduga terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM.

Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk protes atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia tersebut.

Format Sulteng, dikatakan Akbar, meminta Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti laporan Amanat KSB terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan pencemaran lingkungan.

“Segera panggil dan periksa Direksi PT Amman Mineral atas serangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan korporasi yang dilakukan pada rakyat Sumbawa Barat,” terangnya.

Dia menambahkan, tindakan membuang limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat oleh Amman Mineral melanggar nilai-nilai kemanusia. Limbah merkuri tersebut jelas membuat kerusakan pada biota laut dan menjadikan Nelayan kesulitan mencari ikan dan terpaksa mencari hingga ke samudera Australia.

Belum lagi, sambungnnya, persoalan perampasan tanah rakyat, hingga manipulasi dan korupsi dana CSR/PPM yang menjadi hak masyarakat lingkar tambang juga tak dapat dibenarkan.

"Amman Mineral juga harus segera memenuhi janji dan kewajiban perusahaan yang selama ini terbengkalai. Ini harus segera dipenuhi. Kalau tidak, segera copot jajaran petinggi (Direktur) Amman Mineral,” tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya