Ketua KPK RI Firli Bahuri saat menyampaikan sambutan dalam peluncuran aksi pemberantasan korupsi (PK) 2023-2024/Ist
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan capaian pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dalam kurun waktu empat tahun terakhir saat peluncuran aksi pemberantasan korupsi Stranas PK periode 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Sebelumnya Firli menjelaskan, melalui Perpres 54/2018, Stranas PK telah dibentuk tim nasional pencegahan korupsi yang terdiri dari lima Kementerian dan lembaga yaitu, Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas, KSP dan KPK selaku sekretariat tim Stranas PK. Kementerian dan lembaga yang tergabung di dalam Stranas PK ini secara bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan tugas konsolidasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan korupsi.
Sementara KPK, diberikan mandat untuk mengkoordinasi dan melakukan konsolidasi seluruh program pencegahan korupsi baik di instansi pemerintah maupun di internal KPK sendiri.
“Sesuai dengan tugas pokok KPK yang diamanatkan dalam UU 19/2019, pasal 6 huruf A, yakni melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi pidana korupsi,†kata Firli mengawali sambutannya.
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Firli mengatakan bahwa Stranas PK memfokuskan pada tiga sektor, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Dari tiga fokus Stranas PK tahun 2020-2021, dibagi menjadi 12 aksi pemberantasan korupsi (PK) di tahun 2021-2022 yang meliputi antara lain memberikan kepastian dan percepatan perizinan sumber daya alam (SDA) melalui implementasi kebijakan satu peta (one map), perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan, pemanfaatan data beneficial ownership (BO) atau penerima manfaat untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang jasa. Hingga, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi dan melakukan penguatan integritas aparat penegak hukum (APH).
Dalam 12 aksi PK di tahun 2021-2022, terdapat beberapa aksi yang difokuskan pada upaya mendukung program pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi melalui integrasi sistem layanan pemerintah berbasis elektronik, lalu mendukung operasional undang-undang cipta kerja dari aspek kepastian dan percepatan perizinan (OSS) dan memperbaiki bagian terlemah dari skor indeks persepsi korupsi yaitu penegakan hukum.
Sementara aksi di tahun 2020-2021 dalam mendukung pemerintah ialah dengan mempercepat penanganan pandemi melalui integrasi sistem layanan pemerintah berbasis elektronik.
Firli menjelaskan, di masa pandemi Covid-19, pemerintah dipaksa berpacu dengan kemajuan teknologi informasi, dengan begitu tak dapat dipungkiri bahwa sistem layanan pemerintah harus secepat mungkin beradaptasi dengan mendigitalisasi seluruh program dan sistem layanan pemerintah, termasuk melakukan integrasi dan singkronisasi antara satu layanan dengan layanan lain berbasis teknologi informasi.
Dengan adanya aksi PK ini, kata Firli telah berhasil mendorong integrasi layanan di wilayah pelabuhan dengan telah diterapkannya simplifikasi layanan kapal barang, DO, dan SP2 online serta transportasi dan pembayaran. Dari sistem yang telah terintegrasi ini, Firli mengungkapkan telah memberikan efisiensi biaya sebesar Rp 182 miliar dan efektifitas waktu sebesar 21,96 persen.
Dan juga telah terintegrasinya data ekspor impor komoditas pangan melalui Sinas NK (sistem informasi neraca komoditas). Dengan begitu, pelaksanaan ekspor impor menjadi transparan. Pemanfaatan Sinas NK ini, kata Firli diharapkan mendorong penyerapan komoditas dari petani, pembudidaya dan lainnya untuk menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi masyarakat serta bahan baku bagi pelaku usaha.
“Jika dilaksanakan dengan konsisten maka saya yakin kasus-kasus korupsi kuota impor tidak terjadi lagi,†tekan Firli.
Lalu aksi PK tahun 2020-2021 juga berhasil mengintegrasikan penganggaran secara elektronik. Kemudian Utilisasi NIK yang terintegrasi, lalu pengadaan barang-jasa dan pembayaran elektronik.
Pada intinya, Firli menekankan bahwa saat ini Stranas PK telah dan terus mendorong dilakukannya integrasi layanan-layanan yang disinyalir menghambat program bantuan sosial, belanja barang dan jasa, serta kegiatan ekspor-impor untuk kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di masa sekarang ini.
Tidak hanya itu, Firli menyampaikan bahwa Stranas PK juga aktif melibatkan masyarakat sipil baik itu dalam rangka penyusunan rencana aksi pendampingan, monitoring, maupun evaluasi pelaksanaan aksi. Setidaknya, kata Firli, terdapat 18 CSO nasional, antara lain Transparansi International Indonesia (TII), Kemitraan, Auriga serta mitra pembangunan seperti UNDP, UNODC, USAID dan GIZ.
“Di daerah lebih dari 100 LSM dan akademisi lokal, termasuk dalam 27 provinsi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosisliasi, diskusi, dan pemanfaatan terhadap aksi-aksi Stranas PK selama kurun waktu 4 tahun terakhir,†demikian Firli.
