Berita

Aksi mahasiswa di Jambi menuntut agar pemerintah menutup PT Amman Mineral/Ist

Hukum

Gelar Aksi, Mahasiswa Jambi Minta Dugaan Pelanggaran HAM Amman Mineral Diusut Tuntas

SENIN, 19 DESEMBER 2022 | 20:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Jambi melakukan aksi demonstrasi di depan Universitas Jambi. Mereka menuntut agar pemerintah untuk menutup PT Amman Mineral Nusa Tenggara karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran HAM.

Humas aksi solidaritas mahasiswa Jambi, Yazidun menegaskan, aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada para warga dan mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat yang tergabung dalam Amanat KSB. Sejak 13 Desember 2022 lalu, mereka melakukan aksi mogok makan di kantor Komnas HAM Jakarta. Bahkan, lima orang telah dilarikan ke Rumah Sakit.

“Duka dan kesedihan teman-teman warga dan mahasiswa di Sumbawa juga merupakan kesedihan kita. Panggil dan segera periksa segera para petinggi Amman mineral,” kata Yazidun dalam keterangan tertulis, Senin (19/12).


Dalam aksi ini, para mahasiswa juga melakukan aksi simbolik pembakaran logo serta oknum petinggi PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang diduga terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM. Pembakaran tersebut merupakan bentuk protes atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia tersebut.

“Pembakaran ini sebagai bentuk perlawanan dan simbol untuk mendukung kemanusiaan. Tutup Amman Mineral,” tegas Yazidun.

Dia menegaskan bahwa penderitaan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB) karena keberadaan tambang emas dan tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sudah melampaui batas kemanusiaan.

“Kehadiran perusahaan tambang nasional kedua terbesar di Indonesia milik taipan Anthony Salim (Salim Grup) dan Arifin Panigoro (MEDCO Grup) itu sudah terjadi sejak tahun 2016 setelah kedua perusahaan itu mengambilalih seluruh saham Newmont. Ini harus segera dihentikan,” tegas Yazidun lagi.

Menurutnya, kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran HAM seperti kecelakaan kerja hingga menyebabkan cacat dan kematian, PHK sepihak, black list, alert list, pemberangusan serikat pekerja (union busting), pencemaran lingkungan dengan membuang limbah tailing tambang sebesar 140.000 metrik ton per hari selama lebih dari 30 tahun ke Teluk Senunu harus segera diusut tuntas.

Tak hanya itu, lanjut Yazidun, perampasan tanah rakyat, hingga manipulasi dan korupsi dana CSR/PPM yang menjadi hak masyarakat lingkar tambang dan kewajiban perusahaan harus segera dipenuhi.

“Perusahan asing Newmont sudah pergi, penggantinya datang bernama Amman Mineral malah lebih biadab memperlakukan rakyat dan merampok kekayaan emas dan tembaga rakyat Sumbawa Barat dengan watak kapitalismenya,” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta Komnas HAM untuk turun tangan dan segera menindaklanjuti laporan Amanat KSB terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan pencemaran lingkungan.

“Kami mendesak Komnas HAM untuk segera memanggil dan memeriksa Direksi PT Amman Mineral atas serangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan korporasi yang dilakukan pada rakyat Sumbawa Barat,” demikian Yazidun.

Sebelumnya aksi menuntut Komnas HAM turun tangan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Palangka Raya di depan Kampus Universitas Kristen Palangka Raya (Unkrip), Jumat (16/12).

Dalam aksi itu, mereka juga menyerukan dukungannya terhadap aksi mogok makan yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat yang tergabung dalam Amanat KSB sejak Selasa, 13 Desember 2022 di Kantor Komnas HAM Jakarta.

Adapun Amanat KSB sudah melaporkan dugaan pelanggaran HAM PT Amman Mineral ini ke sejumlah lembaga terkait hingga ke Sekretariat Kepresidenan. Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis di depan Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya